<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA"^^ . "Penelitian ini mengkaji dilema hukum dan kebijakan yang dihadapi Indonesia\r\ndalam menyeimbangkan kewajiban internasional terhadap perlindungan\r\npengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement dengan kepentingan nasional\r\ndalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan. Meningkatnya arus\r\npengungsi dari Bangladesh, termasuk etnis Rohingya, telah menimbulkan\r\ntantangan signifikan, khususnya karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi\r\n1951 dan Protokol 1967. Dalam konteks ini, sebagian negara bahkan\r\nmengklasifikasikan pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh sebagai imigran\r\ngelap yang pergerakannya dinilai terstruktur dan masif, sehingga menambah\r\ntekanan terhadap kebijakan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis\r\nstatus normatif prinsip non-refoulement dalam hukum internasional serta\r\nimplikasinya bagi Indonesia, mengkaji penerapannya dalam konteks pengungsi\r\ndari Bangladesh dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dan ancaman\r\nterhadap keamanan nasional, serta merumuskan arah kebijakan yang dapat\r\nmengakomodasi tuntutan hukum internasional tanpa mengabaikan kepentingan\r\ndomestik. \r\nPendekatan yuridis normatif digunakan dengan menelaah instrumen hukum\r\ninternasional, peraturan perundang-undangan nasional, literatur akademik, serta\r\nlaporan dari organisasi internasional seperti UNHCR. \r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement telah diakui sebagai\r\nnorma jus cogens dalam hukum internasional, yang secara teoretis mengikat\r\nsemua negara tanpa memandang status ratifikasi. Namun, penerapannya di\r\nIndonesia berlangsung secara de facto melalui kerja sama administratif dengan\r\nUNHCR, tanpa pengakuan de jure dalam sistem hukum nasional. Meskipun\r\nprinsip ini bersifat mengikat secara mutlak, tetap terdapat ruang diskresi bagi\r\nnegara untuk mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan ketertiban umum.\r\nOleh karena itu, pembatasan terhadap prinsip non-refoulement dapat dibenarkan\r\nsepanjang dilakukan secara proporsional, dengan tetap menghormati nilai-nilai\r\nkemanusiaan sebagaimana diatur dalam kerangka hukum internasional. \r\nKata Kunci: Non Refoulement, Kedaulatan Negara, Keamanan Nasional,\r\nHukum Pengungsi Internasional, Kebijakan Imigrasi. \r\n\r\nThis study examines the legal and policy dilemma faced by Indonesia in balancing\r\nits international obligations to protect refugees under the principle of nonrefoulement\r\n\r\nwith its national interests in maintaining social, economic, and\r\nsecurity stability. The increasing influx of refugees from Bangladesh, including\r\nthe Rohingya ethnic group, has posed significant challenges, particularly as\r\nIndonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. In\r\nthis context, some states classify refugees originating from Myanmar and\r\nBangladesh as illegal migrants whose movements are perceived to be organized\r\nand massive, thereby exerting additional pressure on domestic policy. The\r\nresearch aims to analyze the normative status of the non-refoulement principle\r\nunder international law and its implications for Indonesia, to examine its\r\napplication in handling refugees from Bangladesh in relation to state sovereignty\r\nand national security, and to formulate policy recommendations that reconcile\r\ninternational legal obligations with national interests. \r\nA normative juridical method is employed, utilizing international legal\r\ninstruments, national legislation, academic literature, and reports from\r\ninternational organizations such as UNHCR. \r\nThe findings indicate that the non-refoulement principle has attained the status of\r\njus cogens under international law, theoretically binding on all states regardless\r\nof ratification status. However, its implementation in Indonesia is de facto\r\nthrough administrative cooperation with UNHCR, without de jure incorporation\r\ninto the national legal framework. Although the principle is considered absolutely\r\nbinding, states retain discretionary authority to weigh national security and\r\npublic order considerations. Therefore, limitations on the non-refoulement\r\nprinciple may be justified under international law, provided they are applied\r\nproportionally and in accordance with humanitarian principles. \r\nKeywords: Non-Refoulement, Rohingya Refugees, State Sovereignty, National\r\nInterest, International Law, Indonesia. "^^ . "2025-06-04" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . " Riana Putri"^^ . "Nabila "^^ . " Riana Putri Nabila "^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT\r\nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #89403 \n\nANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP NONREFOULEMENT \nDAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAMKASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "345 Hukum pidana" . .