creators_name: YUYUN DWI  , LESTARI
creators_id: 2116021075
type: other
datestamp: 2025-06-23 07:50:26
lastmod: 2025-06-23 07:50:26
metadata_visibility: show
title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)
ispublished: pub
subjects: 300
subjects: 320
full_text_status: restricted
abstract: Permasalahan penelitian muncul dari ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dan
pemilihan kelurahan untuk mewakili lomba tingkat provinsi. Kelurahan
Sumberrejo Sejahtera hanya menempati peringkat ke-62 dari seluruh kelurahan di
Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera terpilih sebagai
perwakilan, sedangkan kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak dipilih. Hal
ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dan objektivitas dalam proses
evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagiamana implementasi
kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera,
Kecamatan Kemiling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tenik
deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang
digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III
(dalam Subarsono 2011 dan Pramono 2020), yang mencakup komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah Implementasi
kebijakan telah didukung komunikasi yang baik. Dinas PMK menyampaikan
informasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan media digital. Arahan bersifat jelas
dan konsisten, mempermudah pemahaman pelaksana terhadap indikator
EPDESKEL. Sumber Daya di kelurahan memiliki kompetensi yang cukup,
terbukti mampu mengoperasikan sistem EPDESKEL. Fasilitas seperti jaringan
internet dan perangkat lunak juga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.
Pada bagian disposisi atau sikap pelaksana masih ditemukan celah dalam
integritas dan transparansi data. Pemilihan kelurahan unggulan tidak sejalan
dengan hasil evaluasi, menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengambil kebijakan.
Kemudian pada struktur birokrasi, SOP telah diterapkan dengan pembagian tugas
yang jelas. Kelemahan masih terdapat pada koordinasi lintas bidang serta
transparansi dalam penentuan kelurahan unggulan menunjukkan perlunya evaluasi
yang berbasis bukti nyata dan sistem pengawasan yang ketat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; EPDESKEL; Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera

The research problem arose from the discrepancy between the evaluation results
and the selection of sub-districts to represent the provincial level competition.
Sumberrejo Sejahtera Sub-district was only ranked 62nd out of all sub-districts in
Bandar Lampung City, Sumberrejo Sejahtera Sub-district was selected as a
representative, while other sub-districts with higher scores were not selected. This
raises suspicions of low transparency and objectivity in the evaluation process.
This study aims to see how the implementation of the policy of the Minister of
Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 concerning the Evaluation of Village
and Sub-district Development in Sumberrejo Sejahtera Sub-district, Kemiling
District. This study uses a qualitative method with descriptive techniques with
interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the
policy implementation theory from George C. Edwards III (in Subarsono 2011
and Pramono 2020), which includes communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure. The results of this study are that policy implementation
has been supported by good communication. The PMK Office conveys
information through socialization, training, and digital media. The directions are
clear and consistent, making it easier for implementers to understand the
EPDESKEL indicators. Resources in the sub-district have sufficient competence,
proven to be able to operate the EPDESKEL system. Facilities such as internet
networks and software also support the smooth implementation of policies. In the
disposition or attitude of the implementer, there are still gaps in data integrity and
transparency. The selection of superior sub-districts is not in line with the
evaluation results, indicating weak accountability of policy makers. Then in the
bureaucratic structure, SOPs have been implemented with a clear division of
tasks. Weaknesses still exist in cross-sector coordination and transparency in
determining superior sub-districts, indicating the need for evaluations based on
real evidence and a strict monitoring system.
Keywords: Policy Implementation; EPDESKEL; Sumberrejo Sejahtera Village
date: 2025-06-10
date_type: published
publisher: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
id_number: 2116021075
citation:   YUYUN DWI , LESTARI  (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling).  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/89448/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/89448/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/89448/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf