%A SATRIAWAN BOBY
%T INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA 
%X Pembangunan inklusif menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia termasuk
Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang juga merupakan
keinginan dan target setiap negara, yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Garis besar dari konsep
pembangunan inklusif juga menekankan kemerataan dan keadilan dalam berbagai
aspek yang menunjang perekonomian setiap wilayah. Penelitian akan
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan inklusif 10 provinsi
di pulau sumatera. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data runtut waktu (time series) pada periode 2019 ? 2023 dan data silang (cross
section)  dengan Data sekunder. Metode yang digunakan menggunakan Ordinary
Least Square (OLS) data panel dengan fix effect model. 

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi (INV), belanja bantuan sosial (BBS),
dan belanja pendidikan (DAKP) memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI) di 10 Provinsi Pulau Sumatera, untuk setiap
kenaikan sebesar 1 miliar rupiah masing-masing variabel akan meningkatkan
pembangunan inklusif sebesar 5,23%, 0,56%, dan 0,14%, sementara belanja
kesehatan (DAKK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan temuan
ini, disarankan agar pemerintah daerah mendorong peningkatan investasi melalui
insentif fiskal dan penguatan infrastruktur, mengarahkan bantuan sosial ke
program produktif berbasis data terpadu, memperluas akses serta kualitas 
pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, dan tetap memprioritaskan
pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil guna mendukung inklusi jangka
panjang. 

Kata Kunci : Pembangunan Inklusif, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Bantuan 
Sosial, Pendidikan, Kesehatan
%D 2025
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints89469