title: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK  PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA   (Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)  
creator: MARIA ANGELIA , GULTOM
subject: 345 Hukum pidana
description: Penegai  kai  n hukum terhai  dai  p residivis penyai  lai  hgunai   nai  rkotikai   mai  sih menjai  di tai  ntai  ngai  n besai  r  di Indonesiai  , terutai  mai   ketikai   pelai  kunyai   ai  dai  lai  h figur publik seperti Ai  mmai  r Zoni. Kai  sus ini  menyoroti penerai  pai  n hukum pidai  nai   terhai  dai  p pelai  ku berulai  ng dai  n efektivitai  s hukumai  n dai  lai  m  memberikai  n efek jerai  . Penelitiai  n ini berfokus pai  dai   dai  sai  r hukum yai  ng digunai  kai  n Hai  kim  Pengai  dilai  n Negeri Jai  kai  rtai   Bai  rai  t dai  lai  m menerai  pkai  n Pai  sai  l 114 Undai  ng-Undai  ng Nomor 35  Tai  hun 2009 tentai  ng Nai  rkotikai   terhai  dai  p pelai  ku residivis.    Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan  dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan  hukum dan studi lapangan melalui wawancara dengan pakar hukum pidana dan aparat  penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai  efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus residivis narkotika serta mengidentifikasi  kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mengenai pidana bagi residivis  narkotika telah jelas, pelaksanaannya masih lemah dan tidak konsisten. Pada kasus Ammar  Zoni, vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari ancaman pidana yang berlaku, tanpa  mempertimbangkan statusnya sebagai residivis. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas  aparat penegak hukum, kurangnya alat bukti, serta lemahnya pengawasan pasca-rehabilitasi.  Status pelaku sebagai figur publik juga memengaruhi proses hukum dan menimbulkan kesan  perlakuan yang tidak adil. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan kuatnya stigma  terhadap mantan pengguna turut memperburuk efektivitas penegakan hukum dalam mencegah   residivisme.   Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, penegakan hukum perlu dilakukan  secara konsisten dan menyeluruh dengan memperkuat koordinasi antar instansi dari  penyidikan hingga eksekusi putusan. Metode forensik digital juga perlu dimanfaatkan dalam  mengatasi kendala pembuktian. Selain itu, keterlibatan lintas sektor termasuk instansi  pemerintah dan organisasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat pencegahan,  penindakan, serta rehabilitasi agar residivisme penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara  optimal.  Kata kunci : Penegakan Hukum, Residivis, Penyalahguna Narkotika    Law enforcement against narcotics abuse recidivists remains a major challenge in Indonesia,  particularly when the perpetrator is a public figure such as Ammar Zoni. This case highlights  the application of criminal law to repeat offenders and questions the effectiveness of  sentencing in creating a deterrent effect. This research focuses on the legal basis used by  judges at the West Jakarta District Court in applying Article 114 of Law No. 35 of 2009 on  Narcotics against repeat offenders.   The research method employed is a combination of normative juridical and empirical juridical  approaches. This approach involves a review of legal provisions and field research through  interviews with criminal law experts and law enforcement authorities. The objective is to  provide a comprehensive overview of the effectiveness of the justice system in handling  narcotics recidivism cases and to identify the obstacles faced during the enforcement process.   The findings of this study indicate that although legal provisions regarding penalties for drug  abuse recidivists are clearly regulated, their implementation remains inconsistent and  ineffective. In the case of Ammar Zoni, the sentence handed down was significantly lighter  than the statutory minimum, with no consideration given to his status as a repeat offender.  This reflects weaknesses in the integrity of law enforcement, lack of evidence, and inadequate  post-rehabilitation supervision. The defendant’s status as a public figure also influenced the  legal process, creating public pressure and a perception of unequal treatment. Moreover, low  public participation and strong social stigma against former drug users further undermine the  effectiveness of law enforcement efforts to prevent recidivism.   This study recommends that law enforcement be carried out consistently and  comprehensively, with strengthened inter-agency coordination from investigation to the  execution of court rulings. Digital forensic methods should also be employed to overcome  evidence-related challenges. In addition, cross-sectoral involvement—including government  institutions and community organizations—is essential to reinforce efforts in prevention,  prosecution, and rehabilitation, in order to effectively reduce narcotics abuse recidivism.  Keywords: Law Enforcement, Recidivist, Narcotics Abuse  
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-06-12
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89523/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89523/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20LAMPIRAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89523/4/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   MARIA ANGELIA , GULTOM  (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/89523/