@mastersthesis{eprints89541, month = {Juni}, title = {ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG CESSIE DENGAN OBJEK PERKARA BENDA TIDAK BERGERAK}, school = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, author = {Andini Pingkan Retno }, year = {2025}, url = {http://digilib.unila.ac.id/89541/}, abstract = {Cessie yang diatur pada Pasal 613 KUHPerdata berperan dalam pengalihan hak atas piutang yang menjadikan Cessie sebuah instrumen hukum yang cukup penting pada perekonomian. Piutang sebagai sebuah benda tak berwujud dialihkan melalui cessie, termasuk jaminan yang menyertai perjanjian sebelumnya ikut beralih kepada Cessionaris. Cessie dapat membentuk hubungan hukum baru. Kelebihan cessie adalah kemudahan transaksi dan nilai transaksi yang dapat menguntungkan antara Cedent dan Cessionaris, namun kelemahan Cessie adalah Cessus dapat tetap melakukan tindakan yang merugikan Cessionaris, sehingga menimbulkan sengketa keperdataan yang membutuhkan penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan dapat berbentuk wanprestasi atau PMH yang kemudian selama proses penyelesaian perkara para pihak masing-masing harus dapat membuktikan dalilnya. Apabila para pihak sudah menyelesaikan proses jawab jinawab dan pembuktian maka hakim melakukan penyusunan Putusan. Putusan setidaknya harus memuat Asas Putusan Harus Memuat Pertimbangan yang Cukup berdasarkan proses konstatir,kualifisir dan konstituir sebagai bagian dari Hermeneutika yang dilakukan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti s hermeneutika hakim berperan dalam memaknai dan menerapkan hukum pada sengketa perdata mengenai cessie atas benda tidak bergerak dan dinamika pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa cessie atas objek perkara benda tidak bergerak dan relevansinya dengan perlindungan hukum bagi Cessionaris yang dirugikan atas tindakan Cessus. Menggunakan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus disimpulkan bahwa kedua Putusan menyatakan cessie yang telah dilakukan oleh para pihak sah namun status jaminan benda tidak bergerak pada perjanjian sebelumnya menghambat Cessionaris mendapatkan kepemilikan benda dalam proses balik nama. Dari penelitian ini mengharapkan adanya regulasi tambahan terkait cessie agar lebih transparan untuk memperjelas hubungan hukum dan peristiwa perdata yang terjadi didalamnya. Selain itu, perlu adanya diklat bagi hakim untuk lebih memahami perkara perdata terkait Cessie serta perkara-perkara ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kata Kunci : Perjanjian, Cessie, Pertimbangan Hakim The cession regulated in Article 613 of the Civil Code plays a role in the transfer of rights to receivables which makes the cession a fairly important legal instrument in the economy. Receivables as an intangible object are transferred through the cession, including the guarantee accompanying the previous agreement which is also transferred to the cessionary. The cession can form a new legal relationship. The advantages of the cession are the ease of transactions and the transaction value which can be beneficial between the Cedent and the Cessionary, but the weakness of the cession is that the Cessus can still take actions that are detrimental to the Cessionary, thus giving rise to civil disputes that require litigation resolution. Dispute resolution through litigation is carried out by registering a lawsuit with the District Court. The lawsuit filed can be in the form of a breach of contract or PMH which then during the case resolution process each party must be able to prove their arguments. If the parties have completed the process of answering and providing evidence, the judge will prepare a verdict. The decision must at least contain the Principle of the Decision Must Contain Sufficient Consideration based on the constitutive, qualifying and constitutive processes as part of the Hermeneutics carried out by the judge. This study aims to examine the judge's hermeneutics role in interpreting and applying the law to civil disputes regarding cession of immovable property and the dynamics of the judge's considerations in deciding cession dispute cases over immovable property objects and their relevance to legal protection for the Cessionary who is harmed by the Cessus action. Using conceptual, legislation and case studies, it is concluded that both Decisions state that the cession that has been carried out by the parties is valid but the status of the immovable property guarantee in the previous agreement prevents the Cessionary from obtaining ownership of the object in the name change process. From this study, it is hoped that there will be additional regulations related to cession to be more transparent to clarify the legal relationship and civil events that occur in it. In addition, there needs to be training for judges to better understand civil cases related to Cession and economic cases that occur in Indonesia. Keywords : Agreement, Cessie, Judge's Consideration} }