%0 Generic
%A GEVITA , AYUDIA HADIK 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:89614
%I FAKULTAS HUKUM 
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  PERKOSAAN   (Studi Kasus Polres Metro Lampung)  
%U http://digilib.unila.ac.id/89614/
%X Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum  dalam bentuk instrumen hukum baik preventif dan represif, baik tertulis maupun  tidak tertulis. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum  termasuk Perempuan korban kejahatan pemerkosaan. Perempuan korban perkosaan  tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, untuk itu diperlukan suatu  perlindungan hukum yang memadai. Meskipun sudah ada undang-undang yang  mengatur tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala.  Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap  perlindungan hukum bagi korban kejahatan perkosaan. Apa sajakah faktor  penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif  dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data primer serta data  sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satuan Unit PPA Satreskrim  Polres Metro Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, Dosen  Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, kemudian diolah dan dianalisis  secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kajian viktimologi dalam  perlindungan hukum bagi korban perkosaan belum sepenuhnya berpihak pada  korban dan masih memerlukan perhatian serius. Perlindungan hukum baru  diberikan setelah korban mengajukan permohonan ke LPSK lembaga berwenang  lainnya, sementara KUHAP hanya mengatur secara terbatas melalui gugatan ganti  rugi. Dengan hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 13  Tahun 2006, perlindungan menjadi lebih menyeluruh karena mencakup aspek fisik,  psikis, dan materiil. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai faktor, Gevita Ayudia Hadik  seperti kurangnya aturan yang memadai, aparat penegak hukum yang belum  professional, keterbatasan fasilitas dan dana, serta budaya patriarki dan stigma  masyarakat yang menyalahkan korban.  Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan  lembaga terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban  perkosaan, termasuk pengesahan undang-undang khusus yang menjamin hak  korban terutama terkait ganti rugi, serta peningkatan profesionalisme dan integritas  aparat hukum demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal.    Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, dan Perkosaan.