@misc{eprints89642,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAKPIDANA MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah) 

 

ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah) 

},
          author = {Fathan Akmal },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {HUKUM},
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/89642/},
        abstract = {Peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal
menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum pidana, terutama terkait dasar
hukumnya dalam peraturan perundang-undangan serta keterampilan mediasi yang
dimiliki oleh kepala desa. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memberikan
kewenangan eksplisit bagi kepala desa untuk menyelesaikan tindak pidana melalui
mediasi. Namun, dalam praktiknya, kepala desa sering kali berperan sebagai
mediator dalam penyelesaian perkara pidana ringan untuk menjaga stabilitas sosial.
Oleh karena itu, peniliti merumuskan masalah. Bagaimanakah peran kepala desa
dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi? Bagaimanakah prespektif
hukum pidana terhadap peran kepala desa dalam penyelesaan tindak pidana melalui
mediasi? 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji asas-asas hukum, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang
relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu,
pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan
mengumpulkan data primer dari wawancara dan observasi. Analisis dilakukan
dengan menelaah regulasi yang mengatur peran kepala desa, restorative justice
dalam hukum pidana, serta studi kasus terkait implementasi mediasi penal di tingkat
desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara
deskriptif untuk memahami peran kepala desa dalam mediasi penal dan prespektif
hukum pidana terhadap mediasi penal yang dilakukan oleh kepala desa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kalidadi yang mayoritas
bersuku Jawa menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Dengan ikatan
persaudaraan yang kuat, mereka lebih memilih menyelesaikan berbagai
permasalahan, termasuk pidana, melalui mediasi kepala desa, yang dianggap lebih
efektif daripada proses hukum pidana. Namun, secara normatif, kepala desa tidak
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana. Meski demikian, praktik
mediasi penal oleh kepala desa tetap umum dilakukan. Oleh karena itu, peran kepala
desa dalam penyelesaian perkara pidana perlu diatur dengan batasan yang jelas,
sesuai prinsip restorative justice di kepolisian dan kejaksaan. Kepala desa juga
sebaiknya memiliki sertifikat mediator agar mediasi berjalan profesional dan sesuai
hukum. Dalam perspektif hukum pidana, mediasi penal merupakan bentuk
restorative justice yang hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan dan
bukan tindak pidana berat, selaras dengan semangat KUHP Nasional yang
mengutamakan keadilan restoratif. 
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran kepala desa dalam
penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal perlu dibatasi dan diatur secara
lebih jelas dalam hukum positif Indonesia. Pemerintah seharusnya menetapkan
regulasi mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal
oleh kepala desa serta memberikan pelatihan hukum bagi mereka. Selain itu, aparat
penegak hukum harus melakukan monitoring terhadap praktik mediasi penal yang
dilakukan oleh kepala desa guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan
memastikan prosesnya tetap berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif serta sistem
hukum yang berlaku. 

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kepala Desa, Restorative Justice. }
}