creators_name: Darlius , Khalik creators_id: 2112011435 type: other datestamp: 2025-06-26 02:45:49 lastmod: 2025-06-26 02:45:49 metadata_visibility: show title: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan) ispublished: pub subjects: 300 subjects: 340 full_text_status: restricted abstract: Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api merupakan hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Penyidik Reskrim Polres Tangerang Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis secara kualitatif dari narasumber. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan yaitu yang pertama dari faktor substansi hukum tingkat sanksi yang relatif ringan. Faktor kedua pada penegak hukum yaitu lemahnya pengawasan dan kesadaran aparat penegak hukum untuk tidak memperjualbelikan. Faktor ketiga sarana dan prasarana, proses penegakan hukum memadai, namun yang menjadi penghambat dalam menjalankan sarana dan prasarana tersebut terletak pada sumber daya manusia untuk mempergunakan sarana dan prasarana yang ada.3 Darlius Khalik Faktor masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan kepemilikan senjata api secara ilegal. Terakhir faktor kebudayaan adanya tradisi adat budaya. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang paling dominan ada pada masyarakat itu sendiri yang belum banyak mengetahui dan memahami akan bahayanya senjata api dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal. Saran dalam penelitian ini diharapkan Polresta Tangerang Selatan meningkatkan adanya operasi di setiap lingkungan masyarakat, dan masyarakat juga diharapkan sebagai tindak lanjut dan membantu tugas kepolisian dengan cara memberi laporan adanya suatu tindak pidana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal date: 2025-06-17 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: Darlius , Khalik (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/89654/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/89654/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/89654/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf