%0 Generic
%A Muhamad Hafidz,   Cahya Pratama
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:89791
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK  PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN ( Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk )  
%U http://digilib.unila.ac.id/89791/
%X Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Hutan adalah tindak pidana yang diakukan baik oleh korporasi ataupun perseorangan yang dilakukan dengan cara penebangan ilegal, penggunaan kawasan hutan tidak sesuai izin, memperjual belikan  izin  usaha  pengelolaan  hutan  tanpa  izin,  dan  lain  sebagainya.  Pada Putusan   No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk,   terdakwa   PT.   Seni   Kayu   Indonesia diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memindahtangankan atau memperjualbelikan izin usaha tanpa seizin menteri yang berwenang dan di jatuhi Pidana Denda sebesar 5 Milliar Rupiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak   pidana   lingkungan   hidup,   serta   (2)apakah   yang   menjadi   dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.    Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Proses yang digunakan dalam pengolahan data dilakuka dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari data yang ada. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa bertanggungjawab secara pidana karena terbukti melanggar Pasal 96 ayat (2) huruf C UU No. 18 Tahun 2013. Terdakwa secara hukum terbukti memenuhi unsur-unsur hukum berupa unsur korporasi dan unsur dengan sengaja memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri, ditambah dengan   unsur yang memberatkan berupa adanya potensi menimbulkan kerusakan hutan dan unsur yang meringankan seperti tidak menyulitkan dalam persidangan. Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  telah  memenuhi  aspek  dan tujuan secara yuridis, namun dirasa belum memnuhi unsur sosiologis dan filosofis, hal  ini  dapat  terlihat  dari  tidak  adanya  kepastian  mengenai  surat  izin  usaha tersebut telah dicabut atau belum serta hukuman pidana yang belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.    Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan perlu adanya penguatan terhadap penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dan dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi, Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, dan juga unsur filosofis. Serta mempertimbangkan untuk menambahkan bentuk pertanggungjawaban berupa menanam kembali pohon, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perusakan. Agar putusan yang diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan meberikan perlindungan kepada masyarakat yang  tinggal  di sekitar wilayah  lingkungan hidup tersebut sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.    Kata Kunci : Korporasi, Perusakan Hutan, PertanggungjJawaban Pidana  Korporasi     The Crime of Forest Environmental Destruction is a crime committed by both corporations and individuals which is carried out by means of illegal logging, use of forest areas not in accordance with permits, selling and buying forest management business permits without permits, and so on. In Decision No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, the defendant PT. Seni Kayu Indonesia represented by Yosep Ali Purnama as the main director, was legally and convincingly proven to have committed the crime of Transferring or selling business permits without the permission of the authorized minister and was sentenced to a fine of 5 billion Rupiah. The problems in this study are (1) how is the criminal responsibility for corporations that commit environmental crimes, and (2) what is the basis for the judge's consideration in making decisions against perpetrators of environmental crimes.    This study uses a normative and empirical legal approach. The primary data used in  this study came  from interviews,  while secondary  data was obtained through literature studies. The process used in data processing is carried out by means of identification, classification, and drawing conclusions based on existing data. Data is analyzed qualitatively by systematically describing information in order to answer the problems in this study.    Based on the results of the research and discussion in this study, it was concluded that  the  defendant  is  criminally  responsible  because  he  was  proven  to  have violated Article 96 paragraph (2) letter C of Law No. 18 of 2013. The defendant was legally proven to have fulfilled the legal elements in the form of corporate elements and elements of intentionally transferring or selling permits issued by authorized officials except with the approval of the minister, plus aggravating elements  in  the form  of  the  potential to  cause  forest  damage  and  mitigating elements such as not making it difficult in court. The judge's considerations in passing the verdict have fulfilled the legal aspects and objectives, but it is felt that they have not fulfilled the sociological and philosophical elements, this can be seen from the lack of certainty regarding whether the business license has been   revoked or not and the criminal sentence has not had a deterrent effect on the perpetrator.    Based on this, the suggestion from this study is that it is hoped that there will be a need to strengthen the enforcement of criminal law against corporations that commit environmental crimes. And in making a decision against a corporation, the Judge is expected to pay more attention to the legal, sociological, and philosophical elements. And consider adding a form of accountability in the form of replanting trees, as a form of corporate accountability for the destruction. So that the decision given can provide a deterrent effect on the perpetrator and provide protection to the community living around the environmental area so that the objectives of the law can be achieved.    Keywords: Corporations, Forest Destruction, Corporate Criminal Liability