TY - GEN CY - UNIVERSITAS LAMPUNG ID - eprints89878 UR - http://digilib.unila.ac.id/89878/ A1 - Ahmad Yudha , Wiranata Y1 - 2025/06/17/ N2 - Penyelesaian sengketa perdata melalui proses litigasi di pengadilan sering kali dihadapkan pada hambatan berupa waktu yang lama, biaya tinggi, dan prosedur yang kompleks. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi tentang gugatan sederhana sebagai jalur alternatif penyelesaian perkara perdata yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan gugatan sederhana di pengadilan, efektivitasnya ditinjau dari teori efektivitas hukum, dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi perkara, observasi langsung, serta wawancara dengan hakim tunggal, advokat, akademisi, dan masyarakat yang pernah menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana telah berjalan sesuai dengan regulasi dan cukup efektif dari sisi hakim dalam mengelola waktu sidang. Namun, efektivitas secara menyeluruh masih belum tercapai karena adanya hambatan pada aspek pemahaman teknis petugas, keterbatasan pemanfaatan e-Court, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung jalur litigasi sederhana. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan dari sisi struktural, teknis, dan kultural untuk mewujudkan sistem peradilan perdata yang lebih responsif dan efisien. Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Efektivitas Hukum, E-Court, Perkara Perdata The resolution of civil disputes through court litigation in Indonesia often encounters barriers such as lengthy procedures, high costs, and complex processes. In response to these issues, the Supreme Court introduced the small claim court mechanism as an alternative pathway for resolving civil cases in a faster, simpler, and more affordable manner. However, in practice, this mechanism has not been optimally utilized, including at the District Court of Class 1A Tanjungkarang. This research addresses three main problems: the small claim court is implemented at the court, effective it is when viewed through the lens of legal effectiveness theory, and factors hinder its implementation. This study uses a normative-empirical approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through literature studies, case document analysis, direct observation, and interviews with a single judge, legal advocates, academics, and members of the public who have engaged with the small claim court process. The collected data were analyzed thematically using the theory of legal effectiveness as the analytical framework. The research findings indicate that the implementation of small claim court procedures has generally followed existing regulations and has been relatively effective in terms of time management by the judge. However, overall effectiveness has not yet been achieved due to several inhibiting factors, including a lack of technical understanding among court staff, limited use of the e-Court system, low legal literacy among the public, and a legal culture that does not fully support simplified litigation pathways. Therefore, structural, technical, and cultural improvements are necessary to create a more responsive and efficient civil justice system. Keywords: Small Claim Court, Legal Effectiveness, E-Court, Civil Case PB - FAKULTAS HUKUM TI - EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang) AV - restricted ER -