%0 Generic
%A I NENGAH ADITYA , PRAYOGA
%D 2025
%F eprints:89892
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%T MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK  CWU  PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG  OLEH PT NINDYA KARYA  
%U http://digilib.unila.ac.id/89892/
%X Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pengalihan  modal atas pendapatan  tertentu seperti jasa yaitu jasa teknik, jasa konsultasi dan  jasa manajemen serta jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  141/PMK.03/2015. Penghasilan dari sewa kecuali sewa atas tanah dan bangunan  yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Tujuan  dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan  PPh Pasal 23 yang diterapkan PT Nindya Karya terhadap proyek Contract Work  Unit  (CWU)  pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN),  Integrated Research Center  (IRC) atau Badan Pusat Riset dan Penelitan Terpadu,  dan Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pembuangan Air Limbah  (IPAL) di Universitas Lampung. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data  melalui wawancara dan dokumentasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 di PT  Nindya Karya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa PT Nindya Karya telah  menerapkan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu UndangUndang    Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan dengan tarif 2% bagi Wajib Pajak yang  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 4% bagi Wajib Pajak yang  tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, bukti pemotongan  pajak telah diterbitkan secara sah dan didokumentasikan dengan benar. PT Nindya  Karya telah menerapkan mekanisme pemotongan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.     Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan Pajak, PT Nindya Karya   Income Tax Article 23 or Income Tax Article 23 is a type of tax imposed on the  transfer of capital on certain deposits such as services, namely engineering  services, consulting services and management services as well as other services  regulated in the Minister of Finance Regulation 141/PMK.03/2015. Income from  rent except for leases on land and buildings described in Law No. 36 of 2008 Article  4 Paragraph 2. The purpose of this paper is to find out how the mechanism for  withholding Income Tax Article 23 applied by PT Nindya Karya to the Contract  Work Unit (CWU) project for the construction of the State University Hospital  (RSPTN), Integrated Research Center (IRC) or the Central Agency for Integrated  Research, and Wastewater Treatment Plant (WWTP) or the Limbah Wastewater  Disposal Agency (IPAL) at the University of Lampung. This writing uses data  collection through interviews and documentation related to withholding Income  Tax Article 23 at PT Nindya Karya. The results of this writing show that PT Nindya  Karya has implemented deductions in accordance with applicable regulations,  namely Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance Regulation Number  141/PMK.03/2015. The deduction is carried out at a rate of 2% for Taxpayers who  have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and a rate of 4% for Taxpayers  who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP). In addition, proof of  tax withholding has been issued legally and properly documented. PT Nindya  Karya has implemented a deduction mechanism in accordance with the provisions.     Keywords: Income Tax Article 23, Tax Withholding, PT Nindya Karya