title: IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI  NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN  KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
creator: IRWANSYAH AHMAT,  SAPUTRA
subject: 300 Ilmu sosial
subject: 345 Hukum pidana
description: Hak pengembangan potensi diri narapidana merupakan hak narapidana yang telah  ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai suatu  instansi yang menjalankan fungsi pemasyarakatan, telah menjalankan hak tersebut.  Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah hak tersebut terimplementasi  dengan merata dan baik. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini telah ditentukan 2  (dua) rumusan masalah yaitu, bagaimanakah implementasi hak pengembangan  potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1  Bandar Lampung? Lalu apakah faktor penghambat dari pengimmplementasikan  hak pengembangan potensi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1  Bandar Lampung?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis  empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode  pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan.  Lalu narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan  Kemasyarakatan dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Lampung.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa implementasi hak  pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga  Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah terlaksana namun belum  maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu: Faktor  petugas yang terlalu kaku dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri  narapidana. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor  kebudayaan dari diri narapidana, dalam faktor sarana dan prasarana, terdapat  beberapa program pengembangan potensi diri narapidana yang belum difasilitasi  dengan lengkap seperti hal-nya program pengembangan potensi diri berupa  pelatihan las. Selanjutnya ialah faktor kebudayaan, dalam hal ini para narapidana  memiliki kebiasaan malas yang mana hal itu merupakan kebiasaan narapidana  sebelum menjadi warga binaan, kebiasaan itu terus dipertahankan narapidana yang  mana dapat dibuktikan dengan malasnya para narapidana dalam mengikuti program  pengembangan potensi diri.  Saran daripada penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan haruslah tegas dalam  memberikan sanksi terhadap para narapidana yang malas melakukan program  pengembangan diri serta memberikan pelatihan-pelatihan tambahan kepada para  petugas agar dapat berinovasi dalam melaksanakan program pengembangan potensi  diri kepada narapidana. Saran selanjutnya ialah pemerintah haruslah tanggap  memberikan solusi berupa penguatan anggaran yang disertai dengan pengawasan  yang ketat. Sebab jika hanya melakukan pembesaran anggaran tanpa disertai  dengan pengawasan yang baik maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan  dana.  Kata Kunci: Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana, Implementasi Hak  Narapidana, Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Narapidana.    The right to self-development for prisoners is a right stipulated in Law Number 22  of 2022 concerning Corrections. The Class I Correctional Facility in Bandar  Lampung, as an institution responsible for implementing correctional functions, has  implemented this right. However, the main issue lies in whether this right is being  implemented equally and effectively. Therefore, this research addresses two main  problems: How is the implementation of the right to self-development for prisoners  carried out by the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung? And what are  the inhibiting factors in implementing this right?  This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. The  data used includes primary and secondary data, and the data collection methods  consist of literature review and field study. The research sources include the Head  of the Correctional Guidance Section and a Lecturer from the Criminal Law  Department, Faculty of Law, University of Lampung.    The results and discussion indicate that the implementation of the right to self-  development for prisoners at the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung    has been carried out but not optimally. Several inhibiting factors were identified:  rigid behavior of officers in implementing self-development programs, inadequate  facilities and infrastructure, and cultural factors among prisoners. In terms of  facilities and infrastructure, some self-development programs, such as welding  training, lack adequate support. As for cultural factors, many prisoners maintain a  habit of laziness that existed before their incarceration, which is evident in their  lack of enthusiasm to participate in self-development programs.  The recommendations from this research include that correctional institutions must    enforce strict sanctions against prisoners who are reluctant to participate in self-  development programs and provide additional training for officers to encourage    innovation in implementing such programs. Furthermore, the government should  respond by strengthening the budget and ensuring strict supervision, as increasing  the budget without proper oversight may lead to potential misuse of funds.  Keywords: Right to Self-Development of Prisoners, Implementation of  Prisoners' Rights, Inhibiting Factors in the Implementation of Prisoners'  Rights.
publisher: HUKUM
date: 2025-01-31
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89908/1/1.%20ABSTRAK%20-%20Irwansyah.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89908/2/2.%20SKRIPSI%20FULL%20-%20Irwansyah.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89908/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Irwansyah.pdf
identifier:   IRWANSYAH AHMAT, SAPUTRA  (2025) IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022.  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .     
relation: http://digilib.unila.ac.id/89908/