<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n"^^ . "Hak pengembangan potensi diri narapidana merupakan hak narapidana yang telah\r\nditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang\r\nPemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai suatu\r\ninstansi yang menjalankan fungsi pemasyarakatan, telah menjalankan hak tersebut.\r\nNamun yang menjadi permasalahan ialah apakah hak tersebut terimplementasi\r\ndengan merata dan baik. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini telah ditentukan 2\r\n(dua) rumusan masalah yaitu, bagaimanakah implementasi hak pengembangan\r\npotensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1\r\nBandar Lampung? Lalu apakah faktor penghambat dari pengimmplementasikan\r\nhak pengembangan potensi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1\r\nBandar Lampung?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis\r\nempiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode\r\npengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan.\r\nLalu narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan\r\nKemasyarakatan dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum\r\nUniversitas Lampung.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa implementasi hak\r\npengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga\r\nPemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah terlaksana namun belum\r\nmaksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu: Faktor\r\npetugas yang terlalu kaku dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri\r\nnarapidana. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor\r\nkebudayaan dari diri narapidana, dalam faktor sarana dan prasarana, terdapat\r\nbeberapa program pengembangan potensi diri narapidana yang belum difasilitasi\r\ndengan lengkap seperti hal-nya program pengembangan potensi diri berupa\r\npelatihan las. Selanjutnya ialah faktor kebudayaan, dalam hal ini para narapidana\r\nmemiliki kebiasaan malas yang mana hal itu merupakan kebiasaan narapidana\r\nsebelum menjadi warga binaan, kebiasaan itu terus dipertahankan narapidana yang\r\nmana dapat dibuktikan dengan malasnya para narapidana dalam mengikuti program\r\npengembangan potensi diri.\r\nSaran daripada penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan haruslah tegas dalam\r\nmemberikan sanksi terhadap para narapidana yang malas melakukan program\r\npengembangan diri serta memberikan pelatihan-pelatihan tambahan kepada para\r\npetugas agar dapat berinovasi dalam melaksanakan program pengembangan potensi\r\ndiri kepada narapidana. Saran selanjutnya ialah pemerintah haruslah tanggap\r\nmemberikan solusi berupa penguatan anggaran yang disertai dengan pengawasan\r\nyang ketat. Sebab jika hanya melakukan pembesaran anggaran tanpa disertai\r\ndengan pengawasan yang baik maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan\r\ndana.\r\nKata Kunci: Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana, Implementasi Hak\r\nNarapidana, Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Narapidana.\r\n\r\nThe right to self-development for prisoners is a right stipulated in Law Number 22\r\nof 2022 concerning Corrections. The Class I Correctional Facility in Bandar\r\nLampung, as an institution responsible for implementing correctional functions, has\r\nimplemented this right. However, the main issue lies in whether this right is being\r\nimplemented equally and effectively. Therefore, this research addresses two main\r\nproblems: How is the implementation of the right to self-development for prisoners\r\ncarried out by the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung? And what are\r\nthe inhibiting factors in implementing this right?\r\nThis research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. The\r\ndata used includes primary and secondary data, and the data collection methods\r\nconsist of literature review and field study. The research sources include the Head\r\nof the Correctional Guidance Section and a Lecturer from the Criminal Law\r\nDepartment, Faculty of Law, University of Lampung.\r\n\r\nThe results and discussion indicate that the implementation of the right to self-\r\ndevelopment for prisoners at the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung\r\n\r\nhas been carried out but not optimally. Several inhibiting factors were identified:\r\nrigid behavior of officers in implementing self-development programs, inadequate\r\nfacilities and infrastructure, and cultural factors among prisoners. In terms of\r\nfacilities and infrastructure, some self-development programs, such as welding\r\ntraining, lack adequate support. As for cultural factors, many prisoners maintain a\r\nhabit of laziness that existed before their incarceration, which is evident in their\r\nlack of enthusiasm to participate in self-development programs.\r\nThe recommendations from this research include that correctional institutions must\r\n\r\nenforce strict sanctions against prisoners who are reluctant to participate in self-\r\ndevelopment programs and provide additional training for officers to encourage\r\n\r\ninnovation in implementing such programs. Furthermore, the government should\r\nrespond by strengthening the budget and ensuring strict supervision, as increasing\r\nthe budget without proper oversight may lead to potential misuse of funds.\r\nKeywords: Right to Self-Development of Prisoners, Implementation of\r\nPrisoners' Rights, Inhibiting Factors in the Implementation of Prisoners'\r\nRights."^^ . "2025-01-31" . . . . . "HUKUM"^^ . . . . . . . " SAPUTRA"^^ . "IRWANSYAH AHMAT"^^ . " SAPUTRA IRWANSYAH AHMAT"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK - Irwansyah.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Irwansyah.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI\r\nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN\r\nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #89908 \n\nIMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI \nNARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN \nKELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN \nUNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 \n\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "345 Hukum pidana" . .