%0 Journal Article
%A 0912011170, IRMALIA MURNIATI
%D 2013
%F eprints:9022
%J Digital Library
%T ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK   PIDANA KORUPSI DI LAMPUNG TIMUR  ( Studi Putusan MA No. 253 K/PID.SUS/2012 dan Putusan PN No.   304/PID.SUS/2011/PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/9022/
%X Abstrak      Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  menilai  bahwa  putusan  Pengadilan   Negeri  Tanjung  Karang  telah  salah  menerapkan  hukum  atau  tidak  menerapkan   sebagaimana  mestinya  dalam  memutus  perkara  tersebut.  Menilai  kedua  putusan   lembaga  peradilan  tersebut,  dapat  menganalisis  apakah  dalam  penerapan   hukumnya  benar-benar  murni  ada  kesalahan  penafsiran  hukum,  atau  merupakan   modus  adanya  mafia  hukum  yang  mengiringi  proses  peradilan  guna   menyelamatkan  pejabat  tertentu  yang  terlibat  didalamnya.  Permasalahan  dalam   penelitian  ini  adalah  apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam   menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi di Lampung Timur  dan apakah  putusan Mahkamah Agung  RI perkara No. 253 K/Pid.Sus/2012 sudah   mencerminkan rasa keadilan secara substantif.   Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif.   Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara   mempelajari  azas-azas,  norma,  konsep,  dan  teori  yang  berhubungan  dengan   permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang   didapatkan langsung dari lapangan hasil wawancara yaitu di Pengadilan Negeri IA   Tanjung  Karang  dan  wawancara  kepada  salah  satu  dosen  bagian  hukum  pidana   Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  dan  data  sekunder  yaitu  Kitab   Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana   Korupsi,  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman   serta literatur-literatur yang mendukung penulis skripsi ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwa  dasar   pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi   dalam  putusan  Mahkamah  Agung  perkara  nomor  253  K/Pid.Sus/2012  majelis   hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  yaitu  terdakwa  selaku   bupati  tidak  mendukung  program  pemerintahan  dalam  upaya  memberantas   korupsi, kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa jumlah   Irmalia Murniati  nya  fantastis  untuk  satu  Kabupaten  serta  perbuatan  terdakwa  melukai  rasa   keadilan  masyarakat  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  yang  mendambakan   tegaknya  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  sosial.  Berbeda  dalam  putusan   Pengadilan  Negeri  IA  Tanjung  Karang  perkara  nomor  304/Pid.Sus/2011/PN.TK  majelis hakim  menimbang bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini telah   dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti, sebagaimana dalam pertimbangan   unsur  melawan  hukum  pada  dakwaan  primer,  namun  demikian  untuk  terangnya  perkara  ini  majelis  akan  tetap  mempertimbangkan  unsur  menyalahgunakan   kewenangan  tersebut  yang  dihubungkan  dengan  fakta  persidangan,  bahwa   perbuatan  terdakwa  bukanlah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak   bertentangan dengan ketentuan formal Undang-Undang. Putusan pada Mahkamah   Agung  yang  dijatuhkan  dianggap  telah  cukup  tepat  dan  cermat  dalam  menjatuhkan  putusannya,  Majelis  Hakim  juga  telah  memutuskan  berdasarkan   teori  keadilan  substantif  yang  berdasarkan  pada  nilai-nilai  yang  lahir  dari   sumber-sumber  hukum  yang  responsif  sesuai  hati  nurani  dan  telah  menemukan   nilai-nilai kebenaran dan berdasarkan keadilaan.  Adapun  saran  penulis  yaitu  hakim  hendaknya  lebih  meningkatkan  pengetahuan   dan  kemampuan  dalam  menyelesaikan  kasus  atau  perkara  yang  di  ajukan   kepadanya. Hakim harus banyak belajar mencari sumber-sumber hukum yang luas   dan  bermoral,  serta  berahlak  baik  dan  untuk  keadilan  masyarakat.  Hakim  juga   harus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua   fakta  dan  keadaan  yang  terungkap  dalam  pemeriksaan  persidangan,  yang  dapat   mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa terkecuali, harus dipertimbangkan   dengan  sebaik  dan  secermat  mungkin  agar  tidak  salah  menerapkan  hukum  atau   menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.  Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi