The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENGATURAN PERIZINAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN PRIVAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Abstrak Lembaga Pendidikan Privat adalah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan akademik siswa di pendidikan formal. Pengaturan terkait izin operasinal lembaga pendidikan privat diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1). Sanksi terhadap lembaga pendidikan privat yang tidak memiliki izin jelas diatur dalam Pasal 71 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Faktanya banyak lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung yang tetap beroperasi tanpa mendapatkan izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian ini adalah Pengaturan Perizinan Terhadap Lembaga Pendidikan Privat Di Kota Bandar Lampung. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan perizinan lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak terwujudnya pemberian izin usaha lembaga pendidikan privat pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Faktor-faktor penghambat tidak terwujudnya pemberian izin operasional lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung antara lain adanya ketidak tahuan terhadap kewajiban memiliki izin operasional, terlalu banyak s yarat untuk mendapatkan izin operasional, adanya biaya tidak terduga pada saat proses pengajuan izin, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terhadap lembaga pendidikan privat yang tidak memiliki izin. Kata kunci : Pengaturan perizinan, lembaga pendidikan privat, izin operasional Abstract Private Educational Institutions are institutions engaged in education aims to help solve problems in the student's academic education. Related settings operasinal permit private educational institutions regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on National Education System, Article 62 paragraph (1). Sanctions against private educational institutions that do not have the permission expressly provided for in Article 71 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on National Education System. In fact many private educational institutions in the city of Bandar Lampung keep operating without obtaining permission of the Education Office of Bandar Lampung. The focus of this research is Against Licensing Settings Private Institutions In the city of Bandar Lampung. With the formulation of the problem is how to manage the licensing of private educational institutions in the city of Bandar Lampung and what factors are a barrier to the realization of not granting business licenses of private educational institutions. The method used in this study is empirical juridical. Factors inhibiting the realization of not granting operational licenses of private educational institutions in the city of Bandar Lampung among others, the ignorance of the requirement to hold an operating permit, too many requirements to obtain an operating permit, any unexpected costs during the process of applying for licenses, bureaucracy, and lack of control by the Education Office of Bandar Lampung on private educational institutions which do not have permission. Keywords: Licensing arrangements, private educational institutions, the operational license
PENGATURAN PERIZINAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN PRIVAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
7.RIWAYAT HIDUP WINDA YUNIKA FIX BGT.pdf
PENGATURAN PERIZINAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN PRIVAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #9032 PENGATURAN PERIZINAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN PRIVAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG