%A 1112011075 Beni Yulianto
%T KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN KECAMATAN
NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KE
KOTA BANDAR LAMPUNG
%X ABSTRAK
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN KECAMATAN
NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KE
KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh
BENI YULIANTO
Penggabungan daerah sama halnya dengan penghapusan daerah, penggabungan
daerah biasanya juga dilakukan dengan melihat dari intrepretasi pemerintah dalam
melihat kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan rumah tangganya
sendiri. Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa proses penggabungan daerah
sangat mungkin dilakukan sepanjang bertujuan untuk mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Penggabungan kecamatan sendiri diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan yuridis
penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah
dampak penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang
dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan
dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta masukanmasukan
ataupun wawancara yang digunakan hanya sebagai pelengkap data
sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian penggabungan Kecamatan
Natar ke Kota Bandar Lampung dilakukan atas dasar pertimbangan yang apabila
ditinjau dari segi hukumnya meliputi syarat administratif, syarat teknis dan syarat
fisik. Dampak penggabungan Kecamatan ini terbagi menjadi dua yaitu dampak
positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut diantaranya peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian, percepatan pengelolaan
potensi, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi
antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dan peningkatan kinerja
aparatur pemerintah. Dampak negatif terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan pembiayaan penggabungan
kecamatan.
Kata Kunci : Kajian yuridis, Penggabungan Kecamatan, Kewenangan.

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW AGAINST THE INCORPORATION OF
NATAR DISTRICT SOUTH LAMPUNG REGENCY
TO BANDAR LAMPUNG CITY
By
BENI YULIANTO
The incorporation of the area as well as the abolition of the area. The
incorporation of the area usually conducted by looking the government
interpretation in seeing the ability of an area in developing their own household.
In a juridical as regulated in law no. 23, 2014 about regional government that the
incorporation of the area is feasible done along it aims to accelerate the
improvement of the people welfare. Incorporation of the district itself regulated in
Government Regulation No. 19, 2008 about the district.
The problem of this research were how was the juridical consideration of the
incorporation of Natar District to Bandar Lampung city and how was the impact
of the incorporation of Natar District to Bandar Lampung city.
The method used in this research was normative juridical. The data collected in
this research was secondary data. Secondary data was data that obtained by
studying the legislation, law books, and documents relating to the issues discussed
and inputs or interviews were used only as a complement of secondary data.
The result of this research showed that the incorporation studies of Natar district
to Bandar Lampung done Rationale What if the differences in terms of
jurisdiction over administrative requirement, Physical Technical Terms And
Conditions. The impact of the incorporation of Natar district divided into two. The
positive and negative impacts. The positive impact of such as the improvement of
services to the people, accelerating the growth of democratic life, the acceleration
of the implementation of economic development, accelerating potential
management, security and order, improvement of harmonious relations between
the government Regency / City and District, and the improved performance of the
government apparatus. The negative impact was local original revenue, the land
and building tax payment, and merger financing districts.
Keywords: Judicial Review, District Incorporation, Authority.
%C Universitas Lampung
%D 2015
%I Fakultas Hukum
%L eprints9200