@misc{eprints9222,
           month = {Februari},
           title = {ANALISIS KONTROVERSI PENINJAUAN KEMBALI YANG
DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM},
          author = {HERLINA 0542011345},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/9222/},
        abstract = {Abstrak


Prinsip  dasar  hukum  adalah  memberikan  kepastian  dan  keadilan  hukum  kepada  setiap  warga
negara  secara  sederajat  dan  tanpa  pengecualian.  Produk  hukum  yang  dibuat  tidak  boleh
membuka  ruang  multitafsir  termasuk  oleh  JPU  dan  Hakim.  PK  menjadi  persoalan  serius  di
Indonesia saat ini, karena adanya ?kesewenangan? penafsiran terhadap ketentuan KUHAP yang
dilakukan oleh JPU dan Hakim. Penafsiran yang dilakukan berdasarkan selera sendiri ini telah
menimbulkan  kebingungan  di  kalangan  hukum  terutama  praktisi  hukum. Dengan  demikian
jelaslah, bahwa PK masih merupakan masalah  yang belum tuntas dan perlu dicarikan jalan ke
luarnya. Di satu sisi secara tegas KUHAP menentukan PK hanya diperuntukkan bagi terpidana
atau  ahli  warisnya,  sedangkan di  sisi  lain,  dalam  praktiknya PK yang  diajukan  oleh  JPU  juga
diterima oleh MARI. Dalam hal yang demikian sudah sewajarnya apabila penulis tertarik untuk
melakukan  suatu  pengkajian  terhadap  PK  sebagai  salah  satu  upaya   hukum  melalui  penulisan
skripsi  yang  berjudul  ?Analisis  Kontroversi  Peninjauan  Kembali  yang  Diajukan  Oleh  Jaksa
Penuntut  Umum?.  Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka
permasalahan yang diajukan sebagai berikut (a) Apakah faktor penyebab terjadinya kontroversi
terhadap  peninjauan  kembali  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum? (b) Bagaimanakah
upaya  mengatasi  kontroversi  terhadap  peninjauan  kembali  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut
Umum ?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Data  yang
digunakan  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Penentuan  sampel  menggunakan  metode
purposive sampling, Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Artinya  menguraikan
data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  disusun  kesimpulan  sebagai  berikut  : (1)
Faktor  penyebab terjadinya  kontroversi  terhadap  PK  yang  diajukan  oleh  JPU  adalah  :  (a)
Struktur hukum dalam hal ini Kejaksaan dengan JPUnya dan MARI dengan Hakim Agungnya
tidak  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya  karena  kelampauan  beban  tugas. (b) Kultur
hukum  dalam  hal  ini  sikap  dan  perilaku  JPU  dan  Hakim  Agung  yang  kurang  rasa  tanggung
jawab,  justru  memanfaatkan  prinsip-prinsip  hukum, keadilan,  kebenaran  yang  berdasarkan
Undang-Undang dan peraturan menjadi ruang bebas bagi hakim dan jaksa untuk menafsirkannya
berdasarkan kepentingan pribadi dari jaksa dan  hakim tersebut. Bahkan  seorang hakim agung,
pada  posisi  tertentu  menolak  PK  dengan  dasar  tidak  diatur  dalam  KUHAP  tetapi  hakim  yang
sama juga menerima PK yang diajukan oleh orang lain tanpa kita memahami apa dasar hukum
penerimaan  PK  tersebut. (c) Substansi  hukum  dalam  hal  ini  KUHAP  tidak  tegas  menentukan
apakah JPU berhak atau tidak mengajukan PK. Pasal 263 KUHAP  yang mengatur tentang PK
justru  mengisyaratkan  bahwa  JPU  berhak  mengajukan  PK  terhadap  putusan  pengadilan  yang
telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  yang  mengandung  pernyataan  bahwa  perbuatan
yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Padahal dasar
filosofis diaturnya PK di dalam KUHAP hanya untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya.
(2) Upaya  mengatasi  kontroversi  terhadap  PK  yang diajukan  oleh  JPU  adalah  : (a) Secara
struktural,  mendesak  pemerintah  dan  DPR  untuk  segera  melakukan  reformasi  total  di tubuh
MARI  dan  Kejaksaan agar  menerapkan  prinsip-pinsip good  governance secara  baik  dan
benar. Di  sini  perlu  ada reward  and  punishment untuk  meningkatkan  kinerja  dan
profesionalisme  individu  dan  lembaga. (b) Secara  kultural, perlu  ada  desakan  moral  (moral
action) dari publik untuk pihak kejaksaan dan MARI agar bertindak sesuai aturan hukum yang
ada  dan  bukan  melakukan  penafsiran  hukum  di  luar  hukum  tertulis  itu  sendiri. (c) Secara
substansial,  segera  melakukan  revisi  terhadap  KUHAP  khususnya  ketentuan  yang  mengatur
tentang PK, sehingga jelas dan tegas dan tidak mengundang multitafsir.
Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan : (a) Agar Jaksa Agung segera membuat Surat Edaran
yang  isinya  melarang  JPU  mengajukan  PK  atas  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan
hukum  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  (b)  Agar  Pemerintah  dan  DPR  segera
melakukan  reformasi  secara  menyeluruh  terhadap  sistem  hukum  pidana  Indonesia  yang  sesuai
dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.}
}