%0 Generic
%A 0612011125, DWI FEBRIYANTO
%D 2010
%F eprints:9237
%T PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA  BIBIT – CHANDRA
%U http://digilib.unila.ac.id/9237/
%X Abstrak      Sikap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  tergolong  tegas  dan  terkadang  dianggap  melanggar  privasi  seseorang  dalam  mengungkap  banyak  kasus  korupsi  menyebabkan  banyak  pihak  yang  merasa  terganggu  sehingga  berusaha  melakukan  pelemahan  terhadap  KPK.  Salah  satu  cara  untuk  melakukannya  adalah  dengan  melakukan  kriminalisasi  terhadap dua  pimpinan  KPK  nonaktif  Bibit  Samad  Riyanto  dan  Chandra  M  Hamzah  yang  diduga  menyalahgunakan  kewenangan dan memeras bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Kasus kedua pimpinan  KPK  tersebut  mendapat  perhatian  masyarakat  yang  begitu  besar,  simpati  dan  dukungan  moral  berbagai elemen masyarakat mengalir terhadap dua pimpinan KPK yang ditahan polisi. Bahkan  masyarakat  mendesak  Polri  agar  membebaskan  Bibit  dan  Chandra  dengan  menyodorkan  diri  mereka  sebagai  jaminan.  Melihat  dukungan  masyarakat  terhadap  pimpinan  KPK  Bibit  Samad  Rianto dan Chandra M Hamzah ini yang begitu besar, Presiden pun meminta agar penyelesaian  perkara  ini  tidak  perlu  dilanjutkan  ke  pengadilan  karena  dalam  perkembangannya  muncul  ketidakpercayaan  terhadap  proses  penyidikan  sehingga  menimbulkan  silang  pendapat.  Pihak  Kejaksaan Agung pun akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)  dengan beberapa alasan, yakni alasan yuridis dan sosiologis.  Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui alasan penerbitan surat  ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra, untuk mengetahui apakah penerbitan  surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra sesuai dengan ketentuan undangundang,  dan  adakah  alternatif  lain  selain  surat  ketetapan  penghentian  penuntutan  untuk  menghentikan  perkara  Bibit-Chandra.  Untuk  membahas  permasalahan  tersebut  penulis  melakukan  penelitian  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum yang berada pada wilayah hukum Jakarta  Selatan  yang  terkait  dengan  penerbitan  surat  ketetapan  penghentian  penuntutan  perkara  BibitChandra.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  alasan  penerbitan  surat  ketetapan  penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra berdasarkan alasan yuridis dan sosiologis. Pasal  140  ayat  2  (a)  KUHAP  mengatur  penghentian  penuntutan,  dimana  ada  tiga  hal  yang  menjadi  alasan  dikeluarkannya  Surat Ketetapan  Penghentian  Penuntutan,  yaitu  tidak  terdapat  cukup  bukti, perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Alasan  pihak  kejaksaan  yang  mengatakan   adanya  suasana  kebatinan  yang  berkembang  saat  itu  membuat  perkara  Bibit-Chandra  tidak  layak  diajukan  ke  pengadilan,  karena  lebih  banyak  mudharat dari pada manfaatnya tersebut memang kurang atau tidak tepat dan tidak sesuai dengan  undang-undang.  Karena  alasan  sosiologis  tersebut  tidak  pernah  diatur  dalam  undang-undang.  Alternatif  lain  untuk  menghentikan  perkara  Bibit-Chandra  adalah  dengan  melakukan  deponeering.  Deponering  adalah  hak  istimewa  kejaksaan  untuk  mengesampingkan  perkara  karena  alasan  kepentingan  umum  yang  lebih  besar  yang  akan  dilindungi.  Hak  tersebut  diatur  dalam Pasal  35  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  yang  berbunyi,  "Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan umum".  Setelah  melakukan  penelitian  dan  memperoleh  kesimpulan  maka  penulis  memberikan saran,  diharapkan  kepada  para  penegak  hukum  yang  bertindak  selaku  penyidik  dan  penuntut  umum  harus  lebih  teliti,  hati-hati  dan  lebih  profesional  dalam  melakukan  tugas-tugas  baik  itu  penyelidikan,  penyidikan  maupun  penuntutan.  Hal  ini  harus  menjadi  pegangan para  penegak  hukum,  karena  begitu  penyidik  mengangkat  suatu  perkara  maka  ia  harus  mampu  menyelesaikannya  sampai  tuntas  atau  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Untuk  lembaga  penegak  hukum  (Kejaksaan,  Polri  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  untuk  lebih  menjaga  keterpaduan/harmonisasi  dalam  menjalankan  tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahamam yang  mengakibatkan terpecahnya hubungan baik antar lembaga.