The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR (STUDI PENERAPAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS)
Abstrak Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberitahuan langsung dari Tuhan. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Pelanggaran Hak asasi manusia terjadi pada tahun 1988 di Myanmar terjadi demonstrasi ratusan warga sipil ditangkap dan banyak yang menderita cedera atau meninggal dalam perawatan di tahanan. Puncaknya adalah ketika seorang politikus Aung San Suu Kyi yang merupakan sekretaris Jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy, NLD) ditangkap dan ditahan tanpa ada proses pengadilan yang adil dan alasan kenapa ia ditangkap. Berdasarkan hal di atas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dasar Pemerintah Myanmar dalam melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan bagaimanakah analisis penahanan Aung San Suu Kyi yang dilakukan pemerintah Myanmar merupakan pelanggaran HAM berdasarkan penerapan International Covenant on Civil and Political Rights. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsepkonsep yang berhubungan dengan permasalahan. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur, sedangkan Yuridis Empiris dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan responden Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Risman Romdhani Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan terhadap Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar, harusnya negara butuh stabilitas politik yang ideal untuk mencapai sistem ketatanegaraan yang akurat serta demokrasi yang adil berdaulat kepada seluruh rakyatnya, agar HAM bisa dijadikan alat penting dalam suatu demokrasi. Secara teoritis, essensi pembangunan politik yaitu perubahan militer yang bersifat pretorian menjadi tentara profesional. Dimana ada subtansi militer tidak boleh berpolitik, profesionalisme pada tugas-tugas pertahanan, militer memiliki senjata yang akan mengganggu obyektifitas demokrasi, tindak represif dalam pelaksanaan pemerintahan, masyarakat merasa terancam dalam mengekspresikan partisipasi politiknya, dan militer sebagai pengelola kekerasan (managers of violence). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dasar hukum penahanan terhadap Aung San Suu Kyi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar menunjukkan tidak menjamin kebebasan Aung San Suu Kyi, perampasan kebebasan Aung San Suu Kyi tidak didasarkan hukum yang sah dapat dikatakan sewenang-wenang ketika tindakan penahanan tersebut melanggar prosedur hukum atau dapat dikatakan ilegal, perlunya langkah tegas ASEAN, baik itu berupa sanksi-sanksi konkrit guna menekan percepatan demokratisasi Myanmar, ASEAN harus mempunyai prinsip intervensi yang produktif, sehingga tidak merugikan ASEAN, sebagai pembelajaran bagi ASEAN agar mencegah tindakan kudeta harus ada tindakan nonkonfrontatif dan contructive engagement
ANALISIS PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR (STUDI PENERAPAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS) (File PDF)
ANALISIS PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR (STUDI PENERAPAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS) (Other)
HTML Summary of #9254 ANALISIS PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR (STUDI PENERAPAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS)