The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Abstrak Peran pegawai negeri sipil yang merupakan penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat menentukan guna mencapai tujuan suatu negara, oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut dituntut adanya Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi rasa tanggungjawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi, serta mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pentingnya peranan pegawai negeri sebagai penyelenggara urusan pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang kepegawaian. Permasalahan penelitian adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Bagaimanakah penanggulangan pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Tengah Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik “Purposive Sampling”, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Hasil penelitian ini adalah bahwa Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, sebagai upaya pelaku memenuhi kepentingan pribadinya yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi, melakukan pemerasan, pungutan liar.Penyebab terjadinya pungutan liar sebagai tindak pidana pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) ditinjau dari aspek kriminologis diantaranya terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatas nya kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Lemahnya sistem pengawasan penerimaan CPNSD, adanya keterlibatan oknum pejabat atau panitia penerimaan CPNSD.Penanggulangan pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Tengah A.Richad Heriyansa Putra dilakukan melalui jalur non penal yaitu pre-emtif, preventif yang merupakan penanggulangan sebelum kejahatan terjadi dengan cara penyuluhan hukum, koordinasi pihak terkait, kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, maupun pelatihan dan kursus-kursus, serta kegiatan pembinaan masyarakat dan melalui jalur penal yaitu refresif yang merupakan penanggulangan setelah kejahatan terjadi dengan cara penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan, penghukuman, dan pemidanaan pelaku tindak pidana. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Nomor : 377/ Pid.B/ 2008/PN.GS. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Sofyan Sarladi Bin H. A. Sarladi, dkk, tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan bersama-sama melakukan menerima hadiah yang diketahui diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang dilakukan secara berlanjut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hendaknya Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar khususnya tindak pidana pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), memberikan sanksi pidana yang berat hal ini untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku lain supaya tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Perlu adanya suatu upaya dalam bentuk kerjasama antara pihak pemerintah daerah, pihak aparat penegak hukum dengan melakukan koordinasi baik dalam melaksanaan penerimaan CPNSD maupun dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pada penerimaan CPNSD.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (File PDF)
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Other)
HTML Summary of #9256 ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH