The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk)
Abstrak Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-macam. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api digunakan untuk memudahkan niat jahatnya. Adapun yang menjadi masalah dalam permasalahan ini adalah: a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal serta amunisi oleh masyarakat sipil b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara pertanggungjawaban kepemilikan dan pengunaan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari dua orang hakim dan satu orang dosen fakultas hukum unila, dan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian diambil kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil pada Putusan Pengadilan Negeri VENNY YULIA PUTRI Nomor 1072/Pid.B/2011/PN.TK atas nama terdakwa Richard Maulana Putra Bin Abdurrahman Sarbini dapat dipertanggungjawabkan, karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tujuh bulan pidana penjara telah tepat, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Saran penulis dalam skripsi ini adalah: a) Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman masyakarat yang baik tentang hukum dengan mengadakan sosialisasi dari aparat kepolisian agar tidak terjadi lagi tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil. b) Hendaknya dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan senjata api ilegal, seorang hakim harus dengan adil dan tegas memutus perkara yang diyakinkan bahwa terdakwa jera dan sadar akan kelakuannya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk) (File PDF)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk) (Other)
HTML Summary of #9280 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk)