<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK"^^ . "Abstrak\r\n\r\n\r\nPendaftaran tanah untuk pertamakali merupakan serangkaian kegiatan pendaftaran\r\ntanah untuk mendapatkan pengakuan hukum secara kuat melalui sertipikat dengan\r\nalat bukti atau pembuktian yang menggunakan dokumen asli yang dimiliki oleh\r\npemohon, berbagai macam dokumen yang diakui tercantum dalam Pasal 23 dan\r\n24 PP 24/1997 dan peraturan pelaksananya PMNA KaBPN No. 3 tahun 1997.\r\nNamun dalam kenyataannya dokumen asli yang digunakan sebagai dasar\r\npembuatan sertipikat itu banyak yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat lagi.\r\nHanya surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yang sering dilampirkan\r\nmasyarakat dalam pengajuan permohonan pembuatan sertipikat yang\r\npembuatannya setelah tahun 1997. Walaupun berdasarkan peraturan Permen\r\nAgraria No. 3 tahun 1997 Pasal 76 ayat (1) huruf g, hal ini tidak dibenarkan.\r\nPerumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum Kepala\r\nKantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam pendaftaran tanah pertama kali\r\nkarena Pemindahan Hak dengan pembuktian Hak. Bagaimana Dampak kebijakan\r\nhukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam pendaftaran tanah\r\npertama kali karena Pemindahan Hak.\r\nPendekatan masalah dilakukan dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu\r\ndengan mengidentifikasi implementasi ketentuan hukum positif pada suatu\r\nperistiwa hukum tertentu. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh\r\ndari wawancara dengan narasumber, dan data sekunder terdiri dari bahan hukum\r\nprimer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara memeriksa\r\ndata, klasifikasi data, dan sistematika data, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.\r\nHasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Kepala Kantor\r\nPertanahan Kabupaten Pesawaran yang tertuang secara lisan dengan dasar Pasal\r\n37 ayat (2) PP 24 tahun 1997, permohonan pendaftaran tanah pertamakali yang\r\nmenggunakan alat pembuktian hak berupa surat perjanjian jual beli tanah dibawah\r\ntangan yang dibuat setelah tahun 1997 dapat didaftarkan untuk diterbitkan\r\nsertipikatnya. Kebijakan ini di terapkan pada tanah yang belum memiliki\r\nsertipikat, jika tanah yang telah memiliki sertipikat, kebijakan ini tidak berlaku\r\ndan harus dibuatkan akta PPAT nya sesuai bunyi Pasal 37 ayat (1) PP 24 tahun\r\n1997. Dampak kebijakan ini adalah terpenuhinya asas pendaftaran tanah yaitu\r\nsederhana, dapat mempermudah permohonan masyarakat dalam pembuatan\r\nsertipikat, bertambahnya jumlah tanah yang telah memiliki sertipikat, secara tidak\r\nlangsung dapat meningkatkan PAD.\r\nBerdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar meneliti kebenaran kepastian\r\nsurat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan tersebut, dan membatasi tahun\r\npembuatan surat jual beli tanah dibawah tangan tersebut. Perlu dilakukan\r\npenyuluhan atau sosialisasi hukum ke masyarakat tentang peraturan pendaftaran\r\ntanah.\r\nKata kunci : pendaftran tanah untuk pertama kali, jual beli tanah dibawah tangan\r\n\r\n\r\nAbstract\r\n\r\n\r\nRegistration of land for the first time a series of land registration activities for\r\nstronger legal recognition through certificates with evidence or proof that uses\r\noriginal documents held by the applicant, a wide range of recognized documents\r\nlisted in Articles 23 and 24 of Regulation 24/1997 and its implementing\r\nregulations PMNA No. KaBPN. 3 1997. But in reality the original document used\r\nas the basis for the manufacture of certificates, many that are not owned by the\r\npublic again. Just a note purchase agreement under the ground that is often\r\nattached to the hands of the public in filing a certificate of manufacture\r\nmanufacture after 1997. Although based regulation No. Chewing Agrarian. 3 of\r\n1997 Article 76 paragraph (1) letter g, it is not justified.\r\nThe formulation of the problem in this paper is how the head of legal policy\r\nPesawaran the District Land Office land registration for the first time by proving\r\nRights Assignment. How legal policy impact the District Land Office Chief\r\nPesawaran the first time because the land registry Assignment.\r\nApproach to the problem is done by normative-empirical approach is to identify\r\nthe implementation of positive law on a particular legal events. The data used are\r\nprimary data obtained from interviews with sources, and secondary data consists\r\nof primary and secondary legal materials. The data collected is processed by\r\nexamining the data, classification data, and systematic data, then analyzed\r\ndescriptively.\r\nThe results clarify that the policy Head of the Regency Pesawaran contained\r\nverbal basis of Article 37 paragraph (2) Regulation 24 of 1997, the first\r\napplication for the registration of land use rights in the form of a letter of proof\r\nequipment sale and purchase agreement under hand made after year 1997 can be\r\nregistered for publication sertipikatnya. This policy is enforced on the ground that\r\ndo not have a certificate, if the land has a certificate, this policy does not apply\r\nand it must be made in accordance PPAT deed the content of Article 37 paragraph\r\n(1) PP 24 1997. The impact of this policy is the fulfillment of the principle of land\r\nregistration is simple, can facilitate in making the application for the certificate,\r\nincreasing the amount of land that already has a certificate, may indirectly\r\nincrease revenue.\r\nBased on these conclusions, it is suggested that examining the truth of certainty\r\nnote purchase agreement under the hands of the land, and the year of manufacture\r\nrestrict the sale and purchase of land under the letter of the hand. There needs to\r\nbe education or socialization of law to the public of land registration.\r\nKeywords: pendaftran soil for the first time, the sale and purchase of land under\r\nthe hand"^^ . "2013-06-05" . . . . . . . . . . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "SUHANI WULANDARI"^^ . "0442011290"^^ . "SUHANI WULANDARI 0442011290"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "Abstrak bahasa inggris.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "Abstrak.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "BAB I.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "BAB II.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "BAB III.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "BAB V.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR ISI (2).pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR ISI.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "HlmPersetujuan.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (File PDF)"^^ . . . "SAMPUL, daftar pustaka.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN\r\nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK\r\nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #9282 \n\nKEBIJAKAN HUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN \nKABUPATEN PESAWARAN DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK \nPERTAMA KALI KARENA PEMINDAHAN HAK\n\n" . "text/html" . . . " " . .