@article{eprints9430,
           month = {April},
           title = {PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAMPUNG
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN
OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR},
          author = {Elfina Roza 0842011009},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/9430/},
        abstract = {Abstrak


Pengobatan  tradisional  biasanya  menggunakan  obat  tradisional  atau  yang  biasa
dikenal  di Indonesia  dengan  istilah  jamu sebagai  sarana  penyembuhan.  Obat
tradisional  sendiri  mempunyai  bemacam-macam  jenis,  manfaat  maupun  fungsi
untuk  menyembuhkan  berbagai  penyakit. Obat  tradisional  yang  tidak  terdaftar
dianggap  sebagai  obat  yang berbahaya,  terdapat  jenis  obat  tradisional  yang
mengandung  bahan  kimia  obat. Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik
Indonesia (BPOM-RI)  merupakan  lembaga  resmi yang  mendapat  wewenang
untuk  melakukan  pengawasan terhadap obat  dan  makanan  yang  beredar  di
masyarakat ,termasuk peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat
tradisional  yang di  curigai mengandung  bahan kimia  obat. Permasalahan  yang
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran penyidik pegawai negeri
sipil  Balai Besar Pengawas Obat  dan Makanan-Bandar  Lampung  sebagai  unit
pelaksanaan tugas Badan POM-RI di daerah ( Propinsi ) dalam penegakan hukum
terhadap  penjualan  obat  tradisional  tanpa  izin  edar dan  apakah  faktor-faktor
penghambat penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar
oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM-Bandar Lampung.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  normatif dan
didukung  dengan pendekatan  yuridis  empiris. Data  yang  digunakan  adalah  data
primer  dan  sekunder,  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  studi  pustaka,  dan
studi  dokumen.  Sedangkan  pengolahan  data  melalui  tahap  pemeriksaan  data,
penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah
kemudian  disajikan  dalam  bentuk  uraian,  lalu  dintreprestasikan  atau  ditafsirkan
untuk  dilakukan  pembahasan  dan  dianalisis  secara  kualitatif,  kemudian  untuk
selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui  bahwa peran  penyidik
pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
dalam  penegakan  hukum  terhadap penjualan  obat  tradisional  tanpa  izin  edar
secara garis besar sudah sesuai dengan Pasal 7 \& 8 KUHAP dan Pasal 79 ayat (2)
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan.  Namun  dalam  proses
penyidikan kasus ini tidak dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan karena
PPNS  Balai Besar Pengawas Obat  dan Makanan di  Bandar  Lampung  tidak
Elfina Roza
mempunyai  wewenang  atas  tindakan  tersebut.  Wewenang  PPNS  Balai Besar
Pengawas Obat  dan Makanan di  Bandar  Lampung  dalam  pelaksanaan  proses
penyidikan  tindak  pidana  peredaran  obat  tradisional  tanpa  izin  edar  juga  sudah
sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana  di  bidang  kesehatan;  meminta  keterangan  dan  barang  bukti,
melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan  barang  bukti;  dan  meminta  bantuan  ahli
dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kesehatan.
Faktor-faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  terhadap penjualan  obat
tradisional  tanpa  izin  edar oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil  Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan antara lain karena faktor aparatur penegak hukum
yang terbatas, jumlah PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar
Lampung  yang  tidak  seimbang  dengan  luasnya  wilayah  kerja.  Dengan  wilayah
kerja  Lampung  yang  luas,  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Balai Besar
Pengawas Obat  dan Makanan  di Bandar  Lampung  tergolong  sangat  kurang
mengingat luasnya wilayah  yang harus diawasi  dan dipantau.  Banyaknya tindak
pidana  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  penyidik  maka  pelaksanaan
penyidikan  oleh  PPNS  Balai Besar Pengawas Obat  dan Makanan juga  sering
terhambat. Selain itu faktor sarana dan prasarana dalam hal anggaran dana Jumlah
PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang tidak
seimbang  dengan  luasnya  wilayah  kerja. Faktor  lain  adalah  faktor  masyaraka
sendiri  yang  tidak  peka  terhadap  perkembangan-perkembangan  permasalahan
hukum di Indonesia membuat hasil tugas aparat penegak hukum tidak maksimal
Perlu  ditingkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  antar  penegak  hukum  yang  ada  di
instansi  lain  seperti  Polri,  Kejaksaan,  Departemen  maupun  Lembaga  Non
Departemen lainnya.}
}