The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
Kejahatan media sosial seringkali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus dibutuhkan pengetahuan di bidang cybercrime. Kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial cybercrime membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial. Pendekatan masalah untuk membahas permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap perbuatan asusila melalui media sosial dilakukan dengan cara mencari saksi-saksi dan mencari barang bukti yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian menguatkan barang bukti tersebut melalui koordinasi dengan ahli ITE yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP dan untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tindak pidana asusila melalui media sosial adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakesesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana Lia Aprilliana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu adanya tindakan yang lebih konkrit dan pro aktif supaya penegakan hukum itu lebih maksimal. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan masyarakat dapat mengerti dan memahami undang-undang tersebut. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyidikan, Perbuatan Asusila, Media Sosial
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (File PDF)
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Other)
HTML Summary of #9461 ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PERBUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
KZ Law of Nations