TY  - JOUR
ID  - eprints9472
UR  - http://digilib.unila.ac.id/9472/
A1  - 0842011028, LIRA FETRICIA FARRYAL
Y1  - 2013/02/04/
N2  - Abstrak


Administrasi  pengadilan  pidana  di  Indonesia  masih  belum  optimal   mulai  dari 
tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pengadilan,  sampai  kepada  tahap 
pelaksanaan  putusan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) 
Bagaimanakah  reformasi  administrasi  pengadilan  dalam   mewujudkan  peradilan 
yang  bersih  dan  bebas  KKN  (2)  Apakah  faktor-fatok  penghambat  reformasi 
administrasi  pengadilan  dalam  Mewujudkan  peradilan  yang  bersih  dan  bebas 
KKN.
Tujuan  penelitian  adalah:  (1)  Untuk  mengetahui  reformasi  administrasi 
pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN (2) Untuk 
mengetahui  factor-faktor  penghambat   reformasi  administrasi  pengadilan  dalam 
mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normative  dan 
pendekatan  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka 
dan studi lapangan. Data yang selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  mewujudkan:  (1)  Reformasi  administrasi  administrasi 
pengadilan  pidana  dalam  mewujudkan  peradilan  yang  bersih  dan  bebas  KKN 
dilaksanakan  oleh:  a)  Kepolisian  ,  diwujudkan  dengan  Peraturan  Kepala 
Kepolisian  Negara  Republik   Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang 
Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.  b)  Kejaksaan  RI,  dilaksanakan  dengan 
keputusan  jaksa   agung  Republik  Indonesia  Nomor  :KEP-518/A/J.A/11/2001 
Tentang  Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia   Nomor:  KEP-132/JA/11/1994 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah  denda dalam 
KUHP.  (2)  Faktor-faktor  penghambat  reformasi  administrasi  pengadilan  dalam 
mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN adalah :a) Faktor sumber daya 
hakim  dan  aparat  penegak  hukum,  yaitu  hakim  yang  kurang  berkualitas  dan 
mampu menjalankan tugasnya dengan berprinsip pada pengadilan yang baik.
b) Faktor sistem  manajemen pengadilan dan kepanitraan yaitu sistem manajemen 
yang  kurang  baik  dan  belum  mencakup  sistem  kegiatan  rekrutmen  pegawai, 
pelatihan  bagi  calon-calon  hakim,  administrasi  dan  pengelolaan  keuangan.  c)
Faktor  Sarana  dan  Prasarana  yaitu  kurang  baiknya  gedung-gedung  dan  ruangan 
siding beserta alat kelengkapan persidangan, kurang optimalnya  sistem  informasi 
dan manajemen teknologi, serta alat/infrastruktur lainnya.
Kata kunci : Reformasi, Administrasi, Pengadilan
JF  - Digital Library
TI  - REFORMASI ADMINISTRASI PENGAIDILAN DALAM MEWUJUDKAN
PERADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
AV  - restricted
ER  -