The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Perkara 659/Pid. B/2011/PN. TK)
Abstrak Sertifikat merupakan bukti hak milik atas tanah dan barang yang berbentuk dokumen atau surat, Sertifikat banyak dimafaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum seperti menggelapkan atau memperjual belikan sertifikat tanpa izin pemilikya seperti yang dilakukan Triani atas sertifikat tanah yang dikuasaiya dengan melawan hukum serta memperjual belikan sertifikat tersebut tanpa seizin pemilik sah atas tanah tersebut yaitu Ahmad Guntur Setiawan,Giati Nur Widiahening,Gresia Niken Rezeki dan Siti Nurlaila yang merupakan ahli waris dari Ahmad Husin yang merupakan suami siri terdakwa yang meninggal dunia pada tanggal 14 juli1998 dan tanpa sepengetahuan ahli waris terdakwa memiliki sertifikat sertifikat dengan melawan hukum yang seharusnya dikembalikan kepada Siti Nurlaila dan Anak anakya yang merupakan istri sah menurut Kua. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor Register Perkara 659/Pid. B/2011/PN. TK,Triani Binti Ketut Suwirno divonis dengan mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan penjara satu tahun tiga bulan oleh hakim Pengadilan Negeri. Namun yang menjadi permasalahannya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang diambil yaitu hakim pengadilan negeri Tanjung Karang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, kabidpengkajian, penanganan sengketa dan konflik pertanahan Badan pertanahan Nasional Prov Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari permasalahan. Indra Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasa rpertimbangan Jaksa dalam penuntutan adalah penuntut umum seharusya lebih teliti lagi dalam menentukan pasal pasal yang kenakan terdakwa karna menngigat terdakwa merupakan pernah dihukum, sehingga dengan menggunakan Pasal tersebut terdakwa tidak leas dari hukum darituntutan pidana. Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkanadil sesuai dengan kesalahannya. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadilinya berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan karena itu Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa yang bernama Triani Binti Ketut Suwino umur 39 Tahun dengan nomor putusan 659/Pid.B/2011/PN. TK bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya dijatuhkan putusan berupa pemidanaan dengan jenis penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan. Pertanggungjawaban Pidana pelaku Penggelapan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada nya dasar peniadaan pidana atau alasan pemaaf bagi terdakwa. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanahpada perkara No. 659/Pid. B/2011/PN. TK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan penulis bahwa Menentukan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Serta dalam menjatuhkan vonis dengan mengingat terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan terdakwa merupakan istri dari A.Husin Alm walaupun tidak sah secara hukum hal itudapatmenjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman kepada terdakwa, agar tidak merugikan secara materil dan moril keluarga ahli waris dan dalam pembuktian dalam persidangan unsur-unsur kesalahan terdakwa harus sangat diperhatikan agar putusan tersebut memenuhi unsur keadilan dan adanya kepastian hukum bagi terdakwa.
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Perkara 659/Pid. B/2011/PN. TK) (File PDF)
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Perkara 659/Pid. B/2011/PN. TK) (Other)
HTML Summary of #9494 ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Perkara 659/Pid. B/2011/PN. TK)