The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI BANDAR LAMPUNG
Abstrak Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam Pasal 284 KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Pelaku biasanya merupakan pelaku yang lebih kuat dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik maupun dari segi lainnya. Dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalah dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder terbagi atas beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta satu orang Anggota Polsek Tanjung Karang Timur dan satu orang dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung ini dilaksanakan secara preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Penegakan hukum secara preventif dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat karena penegakan hukum pidana secara preventif bukan Vika Trisanti hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja tetapi masyarakat harus berperan aktif membantu dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Selain itu juga dengan cara represif yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan menyelidik dan memproses laporan yang masuk. Pelaku tindak pidana perzinahan dapat dikenakan sanksi Pasal 284 KUHP dan tindak pidana perzinahan juga diatur dalam Konsep KUHP 2012 terdapat dalam Pasal 483. Dalam tindak pidana perzinahan dapat diproses apabila adanya delik aduan dari suami atau isteri yang menjadi korban dan dirugikan apabila tidak adanya delik aduan maka kasus perzinahan tersebut tidak dapat diproses oleh penegak hukum. Hal ini belum maksimal karena adanya keterbatasan yang dialami oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus perzinahan tidak dapat dibuktikan, dikarenakan tidak adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Penulis menyarankan agar aparat pemerintah perlu bersosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar korban perzinahan memberanikan diri untuk melapor ke aparat penegak hukum agar kasus-kasus perzinahan dapat diproses. Untuk mengurangi tindak pidana perzinahan, sebaiknya hotel-hotel di Bandar Lampung lebih memberikan peraturan yang lebih ketat kepada konsumen khususnya kepada pria dan wanita yang ingin menginap seperti memberikan identitas yang lengkap atau menunjukan buku nikah yang sah menurut negara.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI BANDAR LAMPUNG (File PDF)
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #9558 ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI BANDAR LAMPUNG