TY  - JOUR
ID  - eprints9629
UR  - http://digilib.unila.ac.id/9629/
A1  - 0912011121, Citra Ratu Kusuma Hakim
Y1  - 2013/02/05/
N2  - Abstrak


Kartel  adalah  bentuk  perjanjian kerjasama yang  dilakukan  antara  pelaku  usaha
dengan tujuan mengendalikan harga barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan
yang  dapat  menciptakan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. Kartel
sebagai  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  yang sulit  dibuktikan karena
kerjasama  antar  pelaku  usaha  tidak  didukung  perjanjian  tertulis  (hard  evidence)
sehingga perlu didukung dengan bukti tidak langsung (indirect evidence). KPPU
telah  memutus  beberapa  perkara   kartel  dengan  menggunakan indirect  evidence
antara  lain Putusan  KPPU No. 24/KPPU-I/2009 berkaitan dengan dugaan kartel
Industri Minyak Goreng Sawit dan Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 berkaitan
dengan dugaan penetapan harga dan kartel Industri  Semen. Penelitian ini akan
mengkaji dan membahas bagaimana implementasi indirect evidence sebagai alat
bukti oleh KPPU  terhadap pembuktian terjadinya kartel. Pokok bahasan dalam
penelitian ini membahas mengenai kedudukan indirect  evidence dalam
pembuktian kartel,  proses  pembuktian dengan alat bukti indirect  evidence,  dan
akibat hukum dari penggunaan indirect evidence atas terjadinya kartel.
Jenis penelitian  yang  digunakan adalah hukum normatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah adalah pendekatan normatif terapan (applied law
research)  yang bersumber dari  data  primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan
data  dilakukan dengan studi pustaka,  studi lapangan dengan cara wawancara.
Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kedudukan indirect evidence
dalam pembuktian kartel pada Hukum Persaingan Usaha adalah bukti pendukung
untuk memperkuat alat bukti lainnya dan dikategorikan sebagai alat bukti
Citra Ratu Kusuma Hakim
petunjuk. Indirect  evidence ini dapat dijadikan alat bukti dalam kartel sebagai
pelanggaran Hukum Persaingan  Usaha yang  harus dilengkapi dengan alat bukti
lain, untuk dapat dikategorikan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Pembuktian dengan alat bukti indirect
evidence atas terjadinya kartel menggunakan dua macam tipe pembuktian,  yaitu
bukti komunikasi dan bukti ekonomi (analisis ekonomi).  Akibat hukum dari
penggunaan indirect  evidence atas terjadinya kartel dapat dilihat berdasarkan
Putusan  KPPU tentang kartel yang bersifat kasuistik,  yaitu  tidak  semua  kasus
kartel yang dapat dibuktikan oleh KPPU menggunakan tipe pembuktian indirect
evidence sama dalam hal kualitas dan kuantitas dalam penerapan indirect evidence
sebagai alat bukti.
Kata Kunci: KPPU, Kartel, dan Indirect Evidence
JF  - Digital Library
TI  - IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE)
SEBAGAI ALAT BUKTI KPPU TERHADAP PEMBUKTIAN
TERJADINYA KARTEL
AV  - restricted
ER  -