@article{eprints9698,
           month = {Pebruari},
           title = {REKONSTRUKSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Telaah Ketatanegaraan Terhadap Kedudukan dan
Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi)},
          author = {REISA MALIDA 0912011231},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/9698/},
        abstract = {Abstrak

Penelitian  ini  bertujuan   untuk  mengetahui kedudukan  Peraturan  Mahkamah
Konstitusi (PMK) dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan dan pemetaan
materi  muatan  PMK yang  sesuai dengan  Ilmu  Perundang-Undangan. Penelitian
ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan
merupakan  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum
sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Dalam  mengumpulkan  data-data  yang
diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan
prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kedudukan  PMK  dalam  hierarki
peraturan perundang-undangan dapat dianalisis berdasarkan hierarki kelembagaan
negara. PMK, sebagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tinggi  negara,
yaitu  Mahkamah  Konstitusi, memiliki  kedudukan  yang  berada  di bawah
Peraturan  Pemerintah  dan  sejajar  dengan peraturan  lembaga  tinggi  negara  lain,
khususnya Peraturan  Presiden. Apabila  ditinjau  dari  materi  muatannya, terdapat
ketidakharmonisan antara  materi  muatan  dengan  jenis  peraturan perundangundangannya. Sehingga berdasarkan pemetaan materi muatan yang terkandung di
dalam  PMK, PMK  dapat  dipetakan  ke  dalam  2  jenis  peraturan  perundangundangan,  yaitu PMK  dengan  jenis  materi  muatan  Peraturan  Lembaga  Tinggi
Negara, dan PMK dengan jenis materi muatan undang-undang.}
}