title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG  MELAKUKAN PENYERTAAN DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA  MENGGUNAKAN SURAT PALSU  (Studi Putusan Pengadilan Nomor Register Perkara: 47/Pid./2012/PT.TK)
creator: 0912011238, Ridho Utama Putra
subject:  
description: Abstrak      Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan. Satu  contoh  suatu  modus  operandi yang  perlu  dipertanggungjawabkan mengenai tindak  pidana  penyertaan  dan  pembarengan  menggunakan  surat  palsu yang  dilakukan  oleh  seorang bendahara  koperasi  di  Bandar  Lampung yang  bernama  Duly  Fitriana,  S.H.  M.H  binti  A.Abd.  Roni.  Sesuai dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor  Register  Perkara  47/Pid./2012/PT.TK, Duly Fitriana, S.H. M.H binti A.Abd. Roni divonis dengan  mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penyertaan  dan  pembarengan  menggunakan  surat  palsu dengan  pidana  penjara  selama  satu  tahun  oleh  hakim  Pengadilan  Tinggi, yang  menjadi  permasalahannya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang  yang melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat  palsu  dan apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menjatuhkan vonis bagi seseorang yang melakukan penyertaan dan pembarengan  tindak pidana menggunakan surat palsu.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Dalam  penelitian  ini narasumber yang  diambil  yaitu Hakim Pengadilan Tinggi  Tanjung  Karang, Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Dosen  bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  dengan  cara  menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimatkalimat  yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran  yang jelas  tentang jawaban dari permasalahan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pertanggungjawaban pidana  yang  dibebankan kepada terdakwa telah sesuai karena terbukti bersalah secara sah dan  meyakinkan  melawan  hukum. Perbuatan  terdakwa  yang  merugikan  orang  lain  dalam  hal  ini  Bank  CIMB  Niaga  Cabang  Bandar  Lampung,  sehingga  sifat  dari  perbuatan  itu  sendiri yang  secara  sah  dan  meyakinkan  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada.  Selain  itu  juga  terdakwa  sebagai  Pegawai  Negari  Sipil  (PNS)  seharusnya  memberi  contoh  yang  baik. Dasar  pertimbangan  Hakim,  menerangkan  bahwa  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  Nomor:  47/Pid./2012/PT.TK  telah  memperhatikan  dakwaan  jaksa  dalam  hal  ini  lamanya  pidana  yang  diancamkan  memang  lebih  rendah  dari  dakwaan  Jaksa  karena  dalam  perkara  ini  kedudukan  Hakim  berada  di  tengah-tengah  yakni  melihat kepentingan dari terdakwa yang merupakan seorang tulang punggung dari  keluarganya  dan  terdakwa  melakukan  perbuatan pidana  tersebut  dikarenakan  masalah  ekonomi.  Hakim  dalam  putusannya  harus mengandung  2  (dua)  unsur  yaitu legal  justice yang  artinya  setiap  putusan  Hakim  harus  sesuai  dengan  peraturan Perundang-undangan dan juga moral justice yang artinya setiap putusan  Hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.  Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, saran  yang  dapat dikemukakan penulis bahwa  Pertanggungjawaban pidana tidak selalu mengenai lamanya pidana yang diberikan  tetapi  juga merupakan  suatu  tindakan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan oleh  terdakwa. Pada  akhirnya  hakim  harus  memutuskan  perkara  yang  diadilinya  semata-mata  berdasarkan  hukum,  kebenaran,  dan  keadilan  serta  yang  tidak  membeda-bedakan individu. Melihat dari dasar pertimbangan Hakim Pengadilan  Tinggi Tanjung Karang seharusnya Hakim tidak hanya berpedoman pada memori  banding  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  terdakwa  serta  kontra  memori  banding  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  sekedar  mengenai  lamanya  pidana,  tetapi  juga  menganalisis putusan Pengadilan Negeri sehingga dari baik putusan, memori dan  kontra memori banding dapat menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Hakim.
date: 2013-02-04
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/2/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/4/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/5/BAB%20V.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/5/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/6/cover%20judul.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/7/DAFTAR%20ISI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/9703/9/Halaman%20pengesahan.pdf
identifier:   0912011238, Ridho Utama Putra  (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN PENYERTAAN DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (Studi Putusan Pengadilan Nomor Register Perkara: 47/Pid./2012/PT.TK).  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/9703/