@article{eprints9775,
           month = {Februari},
           title = {PELAYANAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR DAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR
BAMBU KUNING DAN PASAR BAWAH RAMAYANA
KOTA BANDAR LAMPUNG},
          author = {Intan Mayank Sari 0912011331},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/9775/},
        abstract = {Abstrak


Kontra  prestasi  imbal  balik sebagai  bentuk pelayanan hukum  yang  diberikan
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung kepada  pedagang  pasar  dan  pedagang  kaki
lima adalah penyediaan fasilitas lingkungan pasar sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun  2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Akan  tetapi  dalam
pelaksanaan  di  lapangan  pemerintah  belum optimal dikarenakan  berbagai
hambatan. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah: (1) Bagaimanakah
pelayanan hukum terhadap pedagang  pasar  dan  pedagang  kaki  lima di pasar
bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung dan (2) Faktorfaktor apakah  yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan hukum
Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan
pasar pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung.
Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Sumber
data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder
yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa
pelayanan hukum terhadap pedagang  pasar  dan  pedagang  kaki  lima di pasar
bambu  kuning  dan  pasar  bawah  Ramayana Kota  Bandar  Lampung yakni
Pemerintah belum optimal dan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab
publik  dalam  hal pelayanan  hukum  khususnya  mengenai penyediaan  fasilitas
umum  di  lingkungan  pasar. Faktor-faktor penghambat  dalam  melaksanakan
pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki
lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung
meliputi  Faktor  internal,  yakni  berasal  dari  institusi  Pemerintah  Kota Bandar
Lampung sendiri  baik  dari  Cabang  Dinas  Pasar  atau  Dinas  Pasar  maupun  dari
Pemerintah Kota Bandar Lampung. Faktor eksternal, yakni berasal dari pedagang
pasar dan pedagang kaki lima, antara lain disiplin diri yang kurang dari pedagang
pasar  dan  pedagang  kaki  lima  ada  beberapa  pedagang yang  tidak  membayar
retribusi, banyaknya pedagang yang tidak tercatat dalam daftar di Cabang Dinas
Pasar. Saran  yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini antara lain: pertama,
Pemerintah harus  lebih optimal dalam  memberikan pelayanan hukum  kepada
pedagang  pasar  dan  pedagang  kaki  lima khususnya  mengenai  pelayanan  hukum
terhadap penyediaan  fasilitas  umum  di  lingkungan  pasar. Kedua, Pemerintah
harus  menambah  anggaran  operasional,  jumlah personil  dalam  kantor  cabang
dinas, menambah sarana dan prasarana administrasi kantor, dan sebagainya agar
pelaksanaan tugas yang diemban oleh Cabang Dinas Pasar Kota Bandar Lampung
dapat berjalan secara optimal.
Cons  achievements  reciprocity  as  a  form  of  legal  services  provided  by  the
Government  of  Bandar  Lampung  to  market  traders  and  street  vendors  are
providing facilities market environment in accordance with Law No. 28 of 2009
on Taxes and Levies. However, in the implementation of the government in the
field is not optimal due to various constraints. The problem in this study were: (1)
How  legal  services  to  market  traders  and  street  vendors  in  the  market  and  the
market of yellow bamboo under Bandar Lampung Ramayana and (2) What factors
are a barrier to implementing the legal services of the Government of the market
traders and street vendors in the market environment yellow bamboo markets and
down markets Ramayana Bandar Lampung.
Kata Kunci: Pelayanan hukum, retribusi, peraturan.
Abstract: Legal  research  is  a  type  of  normative  and  empirical  legal  research.
Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data
were conducted with the study of literature and field.
Based  on  the  research  and  discussion  concluded  that  the  legal  services  market
traders and street vendors in the market and the market under the yellow bamboo
Ramayana  Bandar  Lampung  that  the  Government  has  not  yet  fully  implement
optimal  and public  responsibility  in  the  legal  services  particularly  regarding
provision of public facilities in the market.  Limiting factors in performing legal
services  for the City of  market traders and street vendors in the market  and the
market  under  the  yellow  bamboo  Ramayana  Bandar  Lampung  include  internal
factors, ie coming from government institutions Bandar Lampung itself well from
the  Branch  Office  or  the  Office  of  Markets  and  Markets  of  the  City  of  Bandar
Lampung.  External  factors,  ie,  derived  from  market  traders  and  street  vendors,
among others, self-discipline that is less than the market traders and street vendors
there are some traders who do not pay fees, many merchants that are not listed in
the list at the Branch Office Markets. The suggestion that the researchers pointed
out  in  this  study  include:  First,  the  Government  should  be  more  optimal  in
providing  legal  services  to  market  traders  and  street  vendors  in  particular
regarding  the  provision  of  legal  services  to  the  public  facilities  in  the  market
environment.  Second,  the  government  should  increase  the  operating  budget,  the
number of personnel in the branch office, add administrative office facilities and
infrastructure, and so that execution of the duties by the Branch Office Markets
Bandar Lampung may be optimized.
Keywords: legal services, fees, regulation}
}