The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAYANAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR BAMBU KUNING DAN PASAR BAWAH RAMAYANA KOTA BANDAR LAMPUNG
Abstrak Kontra prestasi imbal balik sebagai bentuk pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima adalah penyediaan fasilitas lingkungan pasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan pemerintah belum optimal dikarenakan berbagai hambatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung dan (2) Faktorfaktor apakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung yakni Pemerintah belum optimal dan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab publik dalam hal pelayanan hukum khususnya mengenai penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung meliputi Faktor internal, yakni berasal dari institusi Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri baik dari Cabang Dinas Pasar atau Dinas Pasar maupun dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Faktor eksternal, yakni berasal dari pedagang pasar dan pedagang kaki lima, antara lain disiplin diri yang kurang dari pedagang pasar dan pedagang kaki lima ada beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi, banyaknya pedagang yang tidak tercatat dalam daftar di Cabang Dinas Pasar. Saran yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini antara lain: pertama, Pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima khususnya mengenai pelayanan hukum terhadap penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar. Kedua, Pemerintah harus menambah anggaran operasional, jumlah personil dalam kantor cabang dinas, menambah sarana dan prasarana administrasi kantor, dan sebagainya agar pelaksanaan tugas yang diemban oleh Cabang Dinas Pasar Kota Bandar Lampung dapat berjalan secara optimal. Cons achievements reciprocity as a form of legal services provided by the Government of Bandar Lampung to market traders and street vendors are providing facilities market environment in accordance with Law No. 28 of 2009 on Taxes and Levies. However, in the implementation of the government in the field is not optimal due to various constraints. The problem in this study were: (1) How legal services to market traders and street vendors in the market and the market of yellow bamboo under Bandar Lampung Ramayana and (2) What factors are a barrier to implementing the legal services of the Government of the market traders and street vendors in the market environment yellow bamboo markets and down markets Ramayana Bandar Lampung. Kata Kunci: Pelayanan hukum, retribusi, peraturan. Abstract: Legal research is a type of normative and empirical legal research. Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data were conducted with the study of literature and field. Based on the research and discussion concluded that the legal services market traders and street vendors in the market and the market under the yellow bamboo Ramayana Bandar Lampung that the Government has not yet fully implement optimal and public responsibility in the legal services particularly regarding provision of public facilities in the market. Limiting factors in performing legal services for the City of market traders and street vendors in the market and the market under the yellow bamboo Ramayana Bandar Lampung include internal factors, ie coming from government institutions Bandar Lampung itself well from the Branch Office or the Office of Markets and Markets of the City of Bandar Lampung. External factors, ie, derived from market traders and street vendors, among others, self-discipline that is less than the market traders and street vendors there are some traders who do not pay fees, many merchants that are not listed in the list at the Branch Office Markets. The suggestion that the researchers pointed out in this study include: First, the Government should be more optimal in providing legal services to market traders and street vendors in particular regarding the provision of legal services to the public facilities in the market environment. Second, the government should increase the operating budget, the number of personnel in the branch office, add administrative office facilities and infrastructure, and so that execution of the duties by the Branch Office Markets Bandar Lampung may be optimized. Keywords: legal services, fees, regulation
PELAYANAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR BAMBU KUNING DAN PASAR BAWAH RAMAYANA KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
Halaman Pengesahan Riwayat Hidup & Persembahan.pdf
PELAYANAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR BAMBU KUNING DAN PASAR BAWAH RAMAYANA KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #9775 PELAYANAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR BAMBU KUNING DAN PASAR BAWAH RAMAYANA KOTA BANDAR LAMPUNG