The repository administrator has not yet configured an RDF license.
HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak politik menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengetahui hak-hak politik warga Moro-Moro serta mengetahui mekanisme penghilangan hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Metode penelitian yakni dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik menurut UUD Tahun 1945 adalah hak setiap orang/warga negara yang dapat dikurangi pemenuhannya (non derogable rights) serta hak yang boleh dikurangi atau dibatasi (derogable rights). Hak politik warga MoroMoro yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya antara lain hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas status kewarganegaraan, hak atas tempat tinggal di wilayah negaranya, hak memperoleh suaka politik dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Sedangkan hak yang boleh dikurangi diantaranya adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi melalui lisan maupun tulisan, dan hak untuk memilih dan dipilih. Adapun penghilangan hak pilih warga negara dapat dibenarkan dengan cara hukum. Kata Kunci: hak politik dan warga negara. Abstract The purpose of this study was to determine the political rights under the Constitution of 1945, knowing the political rights of citizens of the Moro-Moro and to know the mechanism of removal of the right to vote in the General Election of Regional Head (Election). The research method is by using a type of research and normative juridical approach to the legislation (Statute Approach). The results showed that the political rights under the Constitution of 1945 is non-derogable rights and derogable rights. Political rights of citizens of the Moro-Moro is absolute and should not be reduced compliance, among others, the right to equal treatment before the law, the rights of citizenship status, the right to housing in the country, right to political asylum and freedom from discrimination. While that may be deducted rights include the right to freedom of peaceful assembly, right to freedom of association, right to freedom of expression or through oral and written expression, and the right to elect and be elected. The removal of voting rights of citizens can be justified by law. Key words: political rights and citizens.
HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)
HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #9849 HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG