%0 Generic
%A 0812011010, AYU SAFITRI
%D 2012
%F eprints:9864
%T PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN  DUTA BESAR MENURUT PASAL 13 UUD TAHUN 1945 PASCA  AMANDEMEN
%U http://digilib.unila.ac.id/9864/
%X Abstrak      Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penambahan substansi pada  Pasal  13  UUD Tahun 1945  dan  untuk  mengetahui  peran Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Duta Besar setelah amandemen UUD Tahun  1945. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  tipe  penelitian  yang  bersifat  deskriptif. Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa penambahan substansi Pasal  13 UUD Tahun  1945 tentang pengangkatan Duta Besar yang harus memperhatikan pertimbangan  dari DPR terlebih dahulu merupakan suatu cara untuk menghilangkan kekuasaan  yang  otoriter dari  lembaga  eksekutif.  Karena  apabila  tanpa  pengawasan  dan  pertimbangan  dari DPR maka  dikhawatirkan Presiden  menyalahgunakan  kekuasaannya (otoriter) demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Peran DPR dalam  pengangkatan Duta  Besar tertuang  dalam  Pasal  13  UUD Tahun  1945 setelah  amandemen, dimana DPR bertugas untuk memberikan pertimbangan  (penilaian)  terhadap calon Duta Besar yang direkomendasikan oleh Presiden. Pertimbangan  DPR tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dalam arti Presiden dapat  saja  memperhatikan  pertimbangan  tersebut  dan  dapat  juga  mengabaikan  pertimbangan dari DPR tetapi yang perlu diperhatikan oleh presiden apabila tidak  memperhatikan  pertimbangan  dari DPR adalah  resiko  politik  yang  harus  ditanggung,  karena  apabila  Presiden  tidak  memperhatikan  pertimbangan DPR  tersebut dan sewaktu-waktu Duta Besar tersebut melakukan kesalahan, maka DPR  dapat mengajukan hak interpelasi yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan kepada  presiden mengenai  kebijakan  pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Kata  Kunci: Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR), Duta  Besar,  Pasal  13  UUD  Tahun 1945.