%0 Generic
%A 0812011023, Dwi Esti Putriyana Devi
%D 2012
%F eprints:9893
%T ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  PELAKU PENJUALAN FARMASI TANPA IZIN EDAR  (Studi Kasus No. 881/Pid.B/2010/PN.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/9893/
%X Abstrak      Salah  satu  kejahatan  dalam  hukum  kesehatan  yang  marak  terjadi  pada  saat  ini  adalah kejahatan dibidang farmasi. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong  lahirnya  berbagai  bentuk  pelanggaran  pelaku  usaha  terhadap  hak  konsumen  namun  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  tidak  memperoleh  sanksi  hukum  yang  tepat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  selaku pihak  yang  berwenang  untuk  menegakkan  hukum  perlindungan  konsumen  harus  bersifat  proaktif  dalam  melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.. Hal inilah yang kemudian menjadi  untuk  mengangkat  masalah  mengenai  penjualan  farmasi  tanpa  izin  edar  yang  berjudul: Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjual Farmasi  Tanpa  Izin  Edar  (Studi  Kasus  Putusan NO. 881/ PID/ SUS/ 2010/ PN.TK).  Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pertanggung jawaban  pelaku tindak pidana mengedarkan farmasi tanpa izin edar ? Apakah faktor-faktor  penghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin edar ?  Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber  data diperoleh dari lapangan dan kepustakaan dengan jenis data yaitu : data primer  dan data sekunder. Populasi yang diambil penulis dari polisi pada pegawai Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Tanjung  Karang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi  lapangan. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kulaitatif.  Hasil pembahasan disimpkan hal-hal sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  mengedarkan  sediaan  farmasi tanpa  izin  edar  yaitu  ditinjau  dari  kemampuan seseorang bertanggungjawab. berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1.  Kemampuan  bertanggungjawab  pelaku  tindak  pidana. 2. Kesalahan  terdakwa  sebagai salah satu syarat pemidanaan. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  adalah  ;  a.  Faktor  hukumnya  sendiri.  b.  Faktor  penegak  hukumnya.  c.  Faktor  sarana  dan  prasarana  dalam  penegakan  hukum  d.  Faktor   masyarakat  e. Faktor  budaya hukum.  Dwi Esti Putriyana Devi  Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu perlu diadakannya razia  dan  pengawasan  peredaran  obat  dan  makanan  secara  teratur  dan  berkesinambungan.  Memberikan  penyuluhan  yang  kontiniu  kepada  masyarakat  guna  menciptakan  masyarakat  yang  kritis  dan  berpendidikan,  sehingga  dapat  menciptakan  keluarga  yang  sadar  hukum  (KADARKUM). Perlu  diadakan  peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja BBPOM, menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai  instansi  terkait  meningkatkan  daya saing  kerja  sehingga  berbagai  kekuarangan  bisa  saling  menutupi,  khususnya  dengan  pihak  kepolisian.