The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Abstrak Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada sebagian kewenangan dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana yang sudah diserahkan kepada daerah. Namun demikian masih ada kewenangan yang tetap dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi sebagai instansi vertikal. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni bagaimanakah peran BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan adakah hambatan yang dialami oleh BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program KB antara lain terkait pembelian alat kontrasepsi yang masih menggunakan dana APBN dan pembelian sarana-prasarana yang masih menggunakan DAK dari BKKBN Provinsi Lampung untuk keperluan Pelaksanaan Program KB. Hambatan yang dialami oleh BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program KB antara lain APBD yang terbatas sehingga pemenuhan alat kontrasepsi masih menggunakan dana APBN dari BKKBN Provinsi Lampung, sarana operasional pelaksanaan Program KB masih menggunakan DAK BKKBN Provinsi Lampung, kurangnya tenaga petugas penyuluhan dan petugas lapangan, pembinaan terhadap kader maupun terhadap akseptor yang sudah mulai berkurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya pemakaian alat kontrasepsi berupa Suntikan dan Pil secara jangka panjang terhadap hormon dan organ tubuh perempuan. Abstract Since the Law number 32 in 2004 about the regional government had been prevailed, there are some parts of family planning conducts endorsed to regional government. However, there are also some of authorities conducted by the Family Planning Coordination Board (or BKKBN) of province government as a vertical institution. The problem statement in this research is how do the roles of the Family Planning Coordination Board (BKKBN) in Lampung province in conducting the Family Planning program, and what are obstacles faced by BKKBN of Lampung province in conducting the Family Planning program. This research uses a jurisdiction and empirical approaches. It uses primary and secondary data that are collected from literary study and study in the field. The collected data are processed with data selection, classification, and presentation. Data are analyzed descriptively. The results show that the role of BKKBN of Lampung province in conducting the Family Planning program is purchasing contraception tools using fund from state income and expenditure budget (APBN), and purchasing structure and infrastructure for conducting the family Planning program using special allocation fund (DAK) from BKKBN of Lampung province. The obstacles are limited fund from regional income and expenditure (APBD) in fulfilling the contraception tool necessity so that the Family Planning program still depends on APBN’s fund of BKKBN of Lampung province, the operational structure of Family Planning still uses the special allocation fund (DAK) of BKKBN of Lampung province, less extension and field officer sources, less extension to the cadres and birth control acceptors, less public understanding to the use of contraception methods for long term uses such as injection and pill to the hormone and organ of the body.
PERAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (File PDF)
PERAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Other)
HTML Summary of #9895 PERAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA