The repository administrator has not yet configured an RDF license.
SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR
Abstrak Pesatnya perkembangan Industri dan pedagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan. Di Indonesia, dikenal lembaga pelaksana pajak salah satunya adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea cukai mempunyai tugas pengawasan sesuai dengan kebutuhan industri dan menghindari ketidaklancaran arus barang. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah sistem pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung? dan (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung? Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data diolah melalui proses editing, klasifikasi dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektivitas pengawasan pabean tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Faktor-faktor penghambat dalam sistem pengawasan pabean terhadap barang impor terbagi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan yang muncul dari petugas bea dan cukai tersebut, sementara faktor penghambat eksternal adalah faktor yang muncul dari pelaku impor yang menyalahgunakan system selfassesment, yakni system pemberitahuan dengan menitik beratkan pemberian kepercayaan kepada pemberitahu untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terhutang oleh importir atau eksportir. Prosedur penerapan sanksi administrasi diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan denda administrasi kemudian dikeluarkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA). Pengenaan sanksi Administrasi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi administrasi, agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggar. Abstract The rapid development of industry and trade lead to public demands that the governmentcan provide legal certainty in the business world. The government should be able to make a law of customs that can anticipate developments in society in order to provide services and supervision. In Indonesia, known as the implementing agency tax one of them is the Directorate General of Customs and Excise. Customs has the task of supervision in accordance with industry requirements and avoid the lack of launch flow of goods. Eachcustoms administration shall conduct monitoring activities. Issues raised in this thesis are (1) How is the system of import goods customs supervision conducted by the Office of Surveillance and Customs and Excise Service Bandar Lampung? and (2)What are the inhibiting factors in the process of customs control of imports of goods made Oversight Office and Customs and Excise Service Bandar Lampung? The research method used is an empirical approach juridical law. The data used in the form of primary data and secondary data obtained through library research and interviews. Data processed through the editing proces, classification and systematization, then analyzed byqualitative descriptive. From the research results can be seen that not only the effectiveness of customs controlscarried out on goods that enter or exit the customs area, but also against the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia. Inhibiting factors in the system of custims of customs supervision of goods imported divided internal factors and external factors. Intern l factorsare inhibiting factors in the supervisory activities arising from customs and excise officers, while the external limiting factor is the factor that emerges from the import players who misuse the system self-assessment, is the system notices to emphasize giving confidenceto Notifier to calculate and pay its own import duties are payable by the importer orexporter. Administrative sanctions procedure begins with the issuance of the notice of administrative fine and then issued Letter of Imposition of Administrative Sanctions(SPSA). The imposition of administrative sanctions shall be established by a letter settingto satisfy the justice for the parties subject to administrative sanctions, so that the concerned have a clear provision that is violated.
SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR (File PDF)
SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR (Other)
HTML Summary of #9896 SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR