<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA"^^ . "Abstrak\r\n\r\n\r\nMenurut hukum yang berlaku di Indonesia, pada hakikatnya hak untuk melakukan\r\npenuntutan ada pada jaksa dan hak tersebut dilaksanakan sepenuhnya tidak\r\ntergantung pada adanya bantuan dan izin dari orang yang terhadapnya kejahatan\r\nitu telah dilakukan. Namun dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum\r\nPidana memuat suatu pengeculian yakni menyertakan adanya suatu pengaduan\r\nuntuk melakukan tuntutan pidana bagi beberapa kejahatan yang penuntutannya\r\ndigantungkan kepada adanya suatu pengaduan disebut delik aduan. Pendangan\r\nmasyarakat mengenai penentuan delik aduan selama ini mendorong untuk\r\ndilakukan evaluasi dan reformasi kebijakan penentuan delik aduan. Permasalahan\r\nyang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kebijakan penentuan\r\ndelik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Apakah\r\nfaktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan delik aduan dalam Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, data\r\nyang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dengan wawancara,\r\nstudi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap\r\npemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data\r\nyang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan\r\natau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif,\r\nkemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Kebijakan penentuan delik\r\naduan mencakup kebijakan kriminalisasi, penentuan suatu delik yang\r\ndikualifikasikan sebagai delik aduan atau bukan, dan kebijakan formulasi\r\nmengenai delik aduan secara umum yang ditentukan dalam perundang-undangan\r\npidana di Indonesia. Kebijakan penentuan delik aduan dalam KUHP mencakup\r\nKebijakan kriminalisasi suatu perbuatan yang sepatutnya dijadikan delik aduan\r\natau bukan dengan mengacu pada adanya hubungan pribadi/keperdataan yang\r\nsangat kuat, adanya hubungan kekeluargaan, perlindungan terhadap nama baik\r\nDenny Saputra\r\ndan martabat orang yang terkena perbuatan delik (orang yang dirugikan).\r\nTerhadap orang yang telah mengajukan pengaduan berhak menarik kembali\r\npengaduannya dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengaduan diterima oleh\r\npejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan\r\ndelik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat sebagai\r\ndelik aduan atau bukan didasarkan pada pertimbangan masalah yang lebih\r\nmelindungi kepentingan tertentu dari orang yang terkena perbuatan itu, jika\r\ndilakukan penuntutan, daripada kepentingan untuk melindungin kepentingan\r\numum jika terhadap perbuatan itu dilakukan penuntutan. Perkembangan di dalam\r\nmasyarakat, dalam kaitannya dengan delik aduan, menyebabkan materi yang\r\nditentukan sebagai delik aduan terutama delik aduan absolut sudah tidak memadai\r\nlagi sebagai upaya perlindungan masyarakat, terutama efek perlindungan umum\r\nmasyarakat. Terhadap masalah subjek delik aduan, siapa yang berhak mengajukan\r\npengaduan, mengacu pada makna sebenarnya dari delik aduan yang\r\nmemperhatikan kepentingan individu/pribadi yakni orang yang terkena delik adua,\r\ndan dirumuskan secara jelas dalam ketentuan yang mengatur delik aduan tersebut.\r\nTenggang waktu pengajuan pengaduan mengacu pada ketentuan umum KUHP\r\ndengan mempertimbangkan kelengkapan pengaduan yang berisikan kapan terjadi\r\ndelik aduan, sejak kapan ia mengetahui terjadi delik aduan, mengapa dilakukan,\r\ndengan apa dan bagaimana cara melakukannya. Pejabat yang berwenang\r\nmenerima pengaduan diselaraskan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.\r\nBanyaknya fenomena dan reaksi yang terjadi di masyarakat, menunjukkan bahwa\r\nfungsi hukum pidana dalam kaitannya dengan kebijakan penentuan delik aduan\r\nharus benar-benar memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan\r\nkepentingan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan\r\nmenentukan suatu delik aduan sebagai delik aduan relatif yang berorientasikan\r\npada kepentingan umum. Misalnya saja perubahan sifat delik aduan pada delik\r\nperzinahan dari delik aduan sbsolut diganti dengan delik aduan relatif yang\r\nberorientasi pada kepentingan umum, begitu pula delik-delik yang berkaitan\r\ndengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimaksudkan untuk menciptakan\r\niklim ekonomi kearah peningkatan dan kemajuan pembangunan"^^ . "2012-02-03" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "Denny Saputra"^^ . "0642011129"^^ . "Denny Saputra 0642011129"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "Bab I.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "Bab II.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "Bab III.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "Bab V.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "COVER DALAM.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "COVER.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR ISI SKRIPSI.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA I.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA II.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA III.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA IV.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "MOTTO.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PENGESAHAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PERSEMBAHAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PERSETUJUAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "RIWAYAT HUDUP.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "SANWACANA.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM\r\nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #9918 \n\nANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN DELIK ADUAN DALAM \nPERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . " " . .