%A ALLAYLA 0742011034
%J Digital Library
%T PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI OLEH SUAMI
%X Abstrak


Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang
yang dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk
dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga  yang  mengakibatkan  kematian.  Berdasarkan  hal  ini  tindak  pidana  penganiayaan
cenderung meningkat, hal ini menyebabkan keresahan dalam masyarakat, namun sanksi pidana
yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sudah mencapai pidana maksimum sehingga keluarga korban mendapat kedilan dengan
berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengajukan parmasalahan
sebagai  berikut  :  1) pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  istri  oleh
suami yang menyebabkan meninggalnya seorang istri oleh suami, 2) Dasar hukum hakim dalam
menjatuhkan pidana.
Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  yaitu  pendekatan  yuridis normatif  dan
yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  berpijak  pada  norma  dan  kaidah  yang  terdapat
dalam  aturan hukum  positif  yang  berpedoman  pada  peraturan-peraturan  dan  perundangundangan  yang  berhubungan  dengan  penelititan  ini.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris
dilakukan  dengan  melihat  kenyataan- kenyataan  yang  berlaku  di  lapangan.  Metode  yang
digunakan  dalam menentukan  sampel  dari  populasi  adalah  metode proporsional  purposive
sampling, yaitu metode pengambilan sampel dimana dalam penentuan dan pengambilan anggota
sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan dalam rangka memenuhi data yang
dibutuhkan.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  2  (dua)  orang  Hakim  di  Pengadilan  Negeri
Gunung Sugih dan 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku
tindak  pidana  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  istri  oleh  suami  dan  dasar  hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa adalah sudah terpenuhinya unsurunsur yang didakwakan (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga), berdasarkan putusan hakim ( Putusan Nomor 372/
Pid B/ 2010/ PN.GS ) bahwa terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya
dikarenakan  terdakwa  melakukan  perbuatanya  dengan  keadaan  sadar/dalam  keadaan  sehat  dan
tidak  ada  dasar  pemaaf  terdakwa  melakukan   dengan  sengaja  sehingga  bertentangan  dengan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  ,
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan; tuntutan jaksa,  alat bukti,
hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  dan  petunjuk-petunjuk  laindalam
persidangan  dan  adapun   hal-hal  yang  dapat  meringankan:  terdakwa  mengaku  bersalah  dan
menyesali  perbuatannya   dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum,  hal-hal  yang  memberatkan;
perbuatan  terdakwa  meresahkan  masyarakat,  perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  korban
meninggal  dunia,  dan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  sadis  dan  tidak  berperikemanusiaan.
Berdasarkan pertanggungjawaban dan putusan hakim maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara
selama  15  (  lima  belas  )  Tahun  penjara.  Tujuan  hakim  menjatuhkan  pidana  adalah  sebagai
pembalasan  yang  diberikan  kepada  terdakwa  atas  apa  yang  telah  ia  perbuat  dan  untuk
memberikan  pembinaan  serta  pendidikan  bagi  pelaku  sehingga  nantinya  pelaku  jera  dan tidak
akan  mengulanginya  lagi.  Sikap  jaksa  terhadap  putusan  pidana  yang  lebih  ringan  dari  pada
tuntutan  jaksa  adalah  dengan  menerima  atau  menolak  putusan  tersebut.  Jika  putusan  pidana
tersebut  telah  dianggap  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa maka  jaksa  dapat
langsung menerima putusan tersebut, namun jika putusan pidana tersebut tidak pas atau belum
sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa   maka  jaksa  akan  malakukan  upaya
banding.
Berdasakan kesimpulan diatas, dalam bagian penutup penulis memberikan beberapa saran yaitu
1) Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan hal-hal pemberat dan peringan
pidana, dan manfaat dari putusan tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan
hukuman atas kesalahan dan sisi kemanusiaannya; 2) Seharusnya masyarakat menyadari
bahwasanya pemberian pidana yang lebih ringan dari tuntutan yang diberikan bukanlah sematamata merupakan kinerja buruk dari alat perlengkapan negara khususnya Pengadilan (hakim),
tetapi pemidanaan yang lebih ringan tersebut adalah hasil
%D 2012
%L eprints9957