The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG PESISIR PANTAI (Studi Di Pantai Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)
Abstrak Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil dari reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh negara. Penguasaan daerah pasang surut kawasan pesisir pantai oleh masyarakat, swasta dan pemerintah merupakan penguasaan terhadap tanah negara, Peraturan mengenai penggunaan tanah di kawasan pantai, hal tersebut telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 yang kemudian diperbaruhi pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yang intinya bahwa di daerah pantai sepanjang 100 meter dari pasang tertinggi kearah darat merupakan kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat.Pemberian hak atas tanah tetap dimungkinkan pada kawasan pesisir pantai yang merupakan kawasan lindung. Namun, karena fungsi utama kawasan tersebut untuk konservasi, maka kehati -hatian dan kecermatan dalam pemberian hak atas tanah harus lebih ditingkatkan lagi . Saat ini penguasaan dan penggunaan tanah terhadap kawasan pesisir pantai hampir mencapai 50 % lebih dari kawasan pesisir yang ada, dimungkinkan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang pesisir Pantai Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Apakah dampak hukum penguasaan tanah masyarakat di sepanjang pesisir pantai. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu Data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian Febrianda Irza pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal dengan kontruksi panggung di kawasan pantai tersebut tidak legal dan tidak ditemukan bukti-bukti penguasaan secara yuridis, kalaupun ada hanya bukti penguasaan fisik dalam bentuk surat segel, Akta Jual Beli (AJB) di bawah tangan yang dibuat oleh penduduk itu sendiri, tidak ada surat-surat penduduk yang menerangkan penguasaan atas tanah di kawasan pantai tersebut yang dilegalisasi oleh aparat pemerintah, baik dalam surat keterangan maupun Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Camat setempat. Alat bukti penguasaan fisik bukan merupakan alat bukti hak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status penguasaan tanah warga masyarakat pesisir pantai Kiluan adalah ilegal. Apabila penguasaan dan penggunaan tanah pada daerah kawasan pesisir Pantai Kiluan oleh masyarakat tidak ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan menambah kerusakan dan tidak keteraturan tata ruang. Saran, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus merubah budaya pembiaran dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan masyarakat sepanjang wilayah pesisir pantai Kiluan. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan pengarahan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan ketentuan sempadan pantai agar warga masyarakat sekitar pesisir pantai lebih mengerti dan memahami tentang keberadaan kawasan sempadan pantai yang merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara dan merupakan kawasan perlindungan setempat. Abstract Pursuant to Article 12 of Government Regulation No. 16 of 2004 that land from land reclamation arise or result from the coastal waters, tidal wetlands, lakes, rivers and the former is controlled by the state. Mastery of the tidal area of coastal areas by the public, private and government control of land is country, namely in terms of land-¬ land directly controlled by the state lands that are not right, not the customary rights lands, not lands of the , nor the forest lands. Granting of land rights remains possible in coastal areas which are protected areas. However, because the main function of these areas for conservation, then ¬ prudential caution and rigor in the granting of land rights should be further enhanced. Current land tenure and use of coastal areas almost 50% more than the existing coastal area, it is possible to continue to rise and will likely continue to increase with increasing population growth and development to take advantage of existing natural resources. The problems studied are What is the status of land ownership by the communities along the coast of Lampung Province Kiluan Tanggamus District. What is the impact of land tenure law communities along the coast. Approach to the problem used in this study is to approach the normative and empirical approaches. The sources of data in the study are derived from primary data obtained directly from field research in the form of descriptions and explanations of the parties concerned in this study while secondary data derived from the research literature through legislation, literature, books -books and official documents. From the results of the research data that Kiluan coastal residents are not aware of any region in the protected area along the coast which is the coastal and border areas because of lack of socialization and supervision of the Local Government agencies. Until now, control of land by the people who build homes with the stage construction in coastal areas is not legal and not found the evidence legally mastery, even if there is only evidence of physical control in the form of a seal, the Deed of Sale and Purchase (AJB) in Under hand made by the people themselves, no papers that describe the population control over land in the coastal region which has been approved by government officials, both in letter and Certificate of the State Land Use (SKPTN) issued by the Head of Village or Head local. Physical evidence is not evidence of rights. Therefore, it can be concluded that the land ownership status Kiluan coastal residents are illegal. If the acquisition and use of land in coastal areas Kiluan beach by the community are not disciplined in accordance with the legislation in force, it is feared will add to the damage and no spatial regularity. Advice, the District Government must change the culture Tanggamus omission and more careful in supervising the existence of communities along the coast Kiluan. Tanggamus District Government should provide guidance on the introduction of Spatial Planning District / City and the provisions of border community residents around the coast to coast a better understanding and grasp of the existence of a coastal border area of land controlled by the State and the local protected areas.
STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG PESISIR PANTAI (Studi Di Pantai Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung) (File PDF)
STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG PESISIR PANTAI (Studi Di Pantai Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung) (Other)
HTML Summary of #9958 STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG PESISIR PANTAI (Studi Di Pantai Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)