@misc{eprints9967,
           month = {Pebruari},
           title = {PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM
SERTIFIKASI MASSAL SWADAYA MASYARAKAT DI KAMPUNG
BINA KARYA PUTRA KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH},
          author = {Susanto 0742011326},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/9967/},
        abstract = {Abstrak


Kampung  Bina  Karya  Putra  merupakan  salah  satu  lokasi  pensertifikatan  massal
swadaya  untuk  tahun  anggaran  2009/2010, yang  berpedoman  pada  instruksi
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung No. 07 Tahun 2009, dan dalam
pelaksanaannya  dibantu  oleh  Pokmasdartbnah Kampung  Bina  Karya  Putra  yang
dibentuk berdasarkan Perkam Bina Karya Putra No. 01 tahun 2009. Permasalahan
dalam  skripsi  ini  adalah  (a)  bagaimanakah  pelaksanaan  pendaftaran ,dan  (b)
hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi,  dan  penelitian  ini  bertujuan  untuk
memperoleh gambaran secara jelas, sistematik, dan terinci mengenai pelaksanaan
pendaftaran tanah melalui swadaya masyarakat di Kampung Bina Karya Putra.
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  hukum  normatif  empiris,  pendekatan
masalah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua cara yaitu
pendekatan  normatif dan  pendekatan  empiris.  Dalam  penelitian  ini  data  yang
digunakan  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan
dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  data-data  yang  telah  terkumpul
diolah  dengan  pengolahan  data melalui  editing,  klasifikasi,  sistematisasi,  dan
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, (a) bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui
SMS di Kampung Bina Karya Putra terdapat beberapa tahapan-tahapan yaitu: 1)
penetapan  satuan  pelaksana  kegiatan, 2) menetapkan  syarat-syarat  peserta
pendaftaran tanah, 3) menetapkan biaya pendaftaran tanah, 4) tahap pelaksanaan
kegiatan yang  meliputi  kegiatan: sosialisasi, Administrasi, pengumpulan  data
yuridis, pengukuran dan pemetaan, dan penyerahan sertifikat. 5) penetapan waktu
penyelesaian  pendaftaran  tanah,  6) realisasi  program dan kegiatan. Berdasarkan
kenyataan di  lapangan  ternyata  dalam  tahapan-tahapan tersebut  belum  berjalan
sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam  Instruksi  Kepala  Kantor  BPN  Provinsi
Lampung No. 7 tahun 2009 dan Perkam No.01 Tahun 2009,seperti ketidak aktifan
beberapa  panitia  pelaksana,  terlalu  banyaknya  syarat-syarat  yang  di  tentukan
sehinga  para  pendaftar  dan  panitia  cukup  kesulitan  dalan  melengkapinya,  biaya
yang  di  tentukan terlalu  besar  sehingga  para  peserta  merasa  keberatan,  jangka
waktu penyelesaian sertifikat terhambat karena banyak para peserta yang kesulitan
dalam  melengkapi  syarat-syarat  dan  banyak  di  antaranya  melakukan  penundaan
pembayaran. (b)  hambatannya adalah  masih  banyak  peserta pemegang  hak  atas
tanah  yang  merasa  keberatan  dengan  biaya-biaya  yang  ditetapkan salah  satunya
biaya kerohiman sebesar Rp. 30/meter, pihak pemerintah desa tidak mempunyai
register tanah, pihak kantor pertanahan kesu`litan dalam menelusuri riwayat tanah,
pihak panitia kesulitan dalam melakukan sosialisasi.
Seyogyanya  BPN atau  pemerintah  memberikan  keringanan  mensgenai  biayabiaya  pendaftaran  tanah, dan lebih giat  lagi  melakukan  publisitas atas  segala
ketetapan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  baik  itu
memberikan  penyuluhan  di  desa-desa  melui  penyuluhan  langsung  ke  lapangan
ataupun melalui media massa.}
}