%0 Journal Article
%A 0812011243, Pratiwi Sarastika Azwar
%D 2012
%F eprints:9987
%J Digital Library
%T PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN AZAS  RESIPROSITAS ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
%U http://digilib.unila.ac.id/9987/
%X Abstrak      Tindak  pidana korupsi  yang  sudah  bersifat  lintas  batas  teritorial menyebabkan  mutlak diperlukannya eksistensi dari kerja sama internasional yang secara umum  kerja sama maupun hubungan baik antara Negara. Dalam upaya mencegah tindak  pidana  korupsi  melalui sarana hukum  nasional,  juga  diperlukan  adanya sarana  hukum  lain,  yakni penerapan  azas resiprositas yang  dapat  menjadi sarana  pendukung  hukum  nasional  dalam  upaya  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Negara Indonesia dengan Singapura pada dasarnya telah memiliki suatu  perjanjian ekstradisi akan tetapi keberadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia  dan  Singupura  tidak  berjalan  efektif, sehingga kebijakan  hukum  pidana  yang  ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui penerapan  azas resiprositas namun penerapan azas resiprositas pun juga masih mengalami  beberapa  hambatan  dalam  implementasinya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  penerapan  azas resiprositas antara  Indonesia  dan  Singapura? dan apakah faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas resiprositas antara  Indonesia dan Singapura?  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan pendekatan  yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian  ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dengan  melakukan  wawancara staf ahli Kementerian Luar Negeri RI, staf ahli Kementerian Hukum  dan  HAM  RI dan  Dosen bagian  pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung.  Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif guna mendapatkan suatu  kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  penerapan  azas resiprositas antara  Indonesia  dan  Singapura merupakan  suatu  bentuk kerja  sama  bantuan  hukum  timbal  balik dalam  hubungan  baik  antara  Indonesia  dengan  Singapura  dengan  berdasarkan  prinsip  azas resiprositas di  bidang  pidana  yang  meliputi permintaan  bantuan  berkenaan  dengan proses  peradilan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  negara  yang  diminta. Faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  penerapan  azas resiprositas antara  Indonesia  dan  Singapura antara  lain  azas resiprositas hanya  bersifat  hubungan  timbal  balik  bilateral antar ke dua Negara sehingga kompetensinya tidak begitu luas, kebijakan  penerapan  azas resiprositas bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  55 Hukum  Acara Pidana Singapura, implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan  Singapura yang tidak  berjalan  efektif,  dan  prosedur  yang  cukup  rumit  dalam  penerapan azas resiprositas.  Adapun  saran  yang  diberikan  penulis  yaitu Negara  Indonesia  dan Singapura  diharapkan dapat meningkatkan hubungan  yang lebih baik lagi antar dua negara  karena  hal  ini sangat penting  mengingat  keberadaan  perjanjian  ekstradisi antara  Indonesia  dan  Singupura  tidak  berjalan  efektif sehingga  dalam  mewujudkan  standar  internasional  dalam  memberantas  korupsi,  baik  menyangkut legal  flamework dan  strateginya  maka  kedua  Negara  harus  lebih  mengutamakan  kepentingan  bersama  dengan komitmen  dan  keseriusan  yang  tinggi  kepada  masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi.