%0 Journal Article
%A 0852011110, INEZ VANIA HERRERA
%D 2012
%F eprints:9995
%J Digital Library
%T PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN APOTEK  OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/9995/
%X Abstrak      Saat  ini  apotek  di  Kota  Bandar  Lampung  telah  menjadi  pilihan  alternatif  untuk  membeli  obat  khususnya  kalangan  masyarakat  menengah  kebawah selain  biaya  yang terjangkau apotek memang sudah menyatu di masyarakat Bandar Lampung  sejak  lama.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dalam hal  ini  Dinas  Kesehatan  yang  diberikan wewenang  oleh  undang-undang  dituntut  untuk  melakukan  pengembangan,  pengawasan  serta  pembinaan  terhadap  keberadaan  apotek  yang  ada di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.1332/Menkes/  SK/X/2002  yang  memberikan  beberapa  keleluasaan  kepada  Apotek  untuk  dapat  meningkatkan  derajat  Kesehatan  yang  optimal, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan  peraturan  ini  sesuai  dengan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  masing-masing.  Berdasarkan Data yang di peroleh dari hasil riset di Dinas Kesehatan Kota Bandar  Lampung pada tahun 2010 Apotek yang memperoleh izin berjumlah 130 apotek  dari keseluruhan Apotek yang ada di Kota Bandar Lampung.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  Bagaimanakah  pelaksanaan  pemberian  izin  pendirian  apotek oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung. Faktor-faktor  apakah  yang menghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  izin pendirian  apotek  oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penilitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif  untuk  memperoleh  data  sekunder  disamping  menggunakan  pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh data primer. Adapun data sekunder  yang  berasal  dari Peraturan  Perundang-undangan Daerah dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan.  Sedangkan  data  primer  diperoleh  dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan informan.  Berdasarkan hasil  penelitian  diperoleh  suatu  jawaban  bahwa Pelaksanaan  pemberian  izin pendirian  apotek oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Tata Cara  Pemberian Izin Apotek. Sedangkan untuk mendapatkan SIA pemilik apotek harus  menunggu  waktu  selama  14  hari  dengan  biaya  sebesar  dengan  biaya  perizinan  sebesar  Rp. 1.300.000,00,-. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian  izin  pendirian  Apotek oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung  ialah kurang  mengertinya para pengusaha apotek melengkapi berkas untuk mendapatkan syarat  izin   pendirian  apotek. Dinas  Kesehatan  kurang  mengintensifkan  sosialisasi  terhadap pendirian apotek di Kota Bandar Lampung      Abstract    Currently pharmacies in the city of  Bandar  Lampung has become an alternative  option to buy drugs, especially among the middle-at an affordable cost in addition  to the pharmacy community was already integrated in Bandar Lampung for a long  time. Therefore, the government in this case the Health Department is authorized  by law required to do the development, oversight and guidance to the presence of  the  existing  pharmacies  in  the  city  of  Bandar  Lampung.  Implementation  of  the  Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.1332/Menkes/  SK/X/2002 which gives some flexibility to the pharmacy to be able to increase the  degree of optimal health, local government to provide guidance and supervision of  the implementation of this regulation in accordance with the functions, duties and  authority  of  each.  Based  on  data  obtained  from  research  in  Belfast  City  Health  Department in 2010 that pharmacy license number of Apotek 130 pharmacies in  the city of Bandar Lampung.  What is the problem under study is the implementation of the provision permits  the establishment of a pharmacy by Belfast City Health Department. What factors  are inhibiting the implementation of the provision permits the establishment of a  pharmacy by Belfast City Health Department.  The  approach  used  in  penilitian  problem  is  a  normative  juridical  approach  to  obtain  secondary  data  besides  using  an  empirical  approach  to  obtain  judicial  primary  data.  The  secondary  data  are  derived  from  regional  legislation  and  literature relating to the subject matter. While the primary data obtained from field  studies, the interviews with informants.  Based  on  the  results  obtained  with  an  answer  that  the  implementation  of  the  provision  permits  the  establishment  of  a  pharmacy  by  Belfast  City  Health  Department  is  in  accordance  with  the  procedures  specified  by  the  Minister  of  Health Republic of Indonesia. 1332/MENKES/SK/X/2002 of Pharmacy Licensing  Procedures. While to get SIA pharmacy owners have to wait for 14 days at a cost  of a licensing fee of Rp. 1,300,000.00, -. Inhibiting factors in the establishment of  licensing  pharmacies  by  Belfast  City  Health  Department  is  the  lack  of  understanding  of  pharmacy  businesses  complete  the  file  to  obtain  the  establishment of a pharmacy license terms. Health Department intensified its lack  of socialization to the establishment of pharmacies in the city of Bandar Lampung.