Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T23:47:29ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-05-07T01:50:19Z2015-05-07T01:50:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9778This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97782015-05-07T01:50:19ZPERAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROVINSI
LAMPUNGAbstrak
Dalam rangka mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, maka
pemerintah mengupayakan adanya suatu peran khusus yang diberikan kepada
pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan
kerja. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
Ayat (1) setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang
sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Ayat (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselengarakan upayah keselamataan dan
kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja penting untuk diperhatikan
maka pemerintah mengupayakan adanya peran serta efektif dalam rangka
pengawasan dalam pengawasan, penerapan serta menindak perusahaan swasta
maupun pemerintah dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta faktor
penghambat pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Lampung.
Pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan normatif empiris. Sumber data
yang digunakan adalah data primer dan skunder yang dilakukan dengan studi
pustaka dan lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui peran pegawai pengawas ketenagakerjaan
yaitu melaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta yang menjadi
faktor-faktor penghambatnya yaitu : belum semua perusahaan memiliki panitia
pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), ada perusahaan yang belum
melaksanakan atau menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja,
ada perusahaan belum mengerti arti penting keselamatan dan kesehatan kerja, ada
perusahaan yang belum memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja, tidak
sesuainya jumlah pegawai pengawas dengan perusahaan di provinsi Lampung, kurang tegasnya
sanksi terhadap pelangaran keselamatan dan kesehatan kerja dalam Undang – Undang Nomor 1
Tahun 1970.
Dari fakta yang ada disarankan sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung memberi kebijakan
untuk menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan agar pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja menjadi optimal, perlu ditinjau kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dimana sanksi atas pelanggaran keselamatan dan
kesehatan kerja sudah tidak sesuai di masa kini, hendaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahunn
1970 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja direvisi lagi agar isi undang-undang tersebut
lebih tegas dan sanksi hukum lebih disesuaikan dengan keadaan sekarang
Abstract
Caring for the safety and health, the government tried to create the great role that
was given to the supervisory of employee cared for. Thelawin number 13, 2003,
about the employee on Paragraphs86 ayat (1) and (2), there are:
Ayat (1) the employee have the right to get the protection for the safety, health,
morality, and decency and also treatment that appropriated with dignity as human
being and religion aspects.
Ayat (2) protecting the safety the employee to create the optimality works
productivity was did effort the safety and health. The safety and health is
important to get attention, so the government tried create the effective role of
monitoring, implementation and taking action against either the private enterprise
or state owned by government in monitoring the safety and health in Lampung.
The problems of the research was how to the cumberer of roles and factors of
supervisory of employee monitoring the workers safety and health in Lampung
The close of the research was nearing in empiric normative aspect. The source of
the data was primary and secondary data that was done with the studying of the
book and practice.
Based on the research, implementation the norm of safety and health, showing the
problems, there were: the enterprises have not the committee of the workers safety
and health (P2K3), implemented the safety and health in workers area, has the
experts of the workers safety and health yet, there was no appropriate between the
number of employees and the enterprise in Lampung, also infirming the
punishment in law number 1, 1970.
Based on this discussion, the researcher give the suggestion, there are : the local
government should give the policy to add the fund that is allocated to The
Employees Department of Bandar Lampung, especially to add the number of
supervisory of employee in order to they works optimally, more investigating the
law number 1, 1970 about the workers safety and health containing the
punishment is not appropriate anymore. The law should be explicit and appropriate.MithaFebrianti S 0912011343