Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T02:33:14ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2014-09-29T01:51:39Z2014-09-29T01:51:39Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3348This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33482014-09-29T01:51:39ZTHE LEGAL POLICY IN REGISTERING RIGHT SWITCHOVER
RELATED TO PAYMENT OF FEE OF LAND AND BUILDING RIGHT
ACQUISITION
KEBIJAKAN HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK BERKAITAN DENGAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANLand registration is an important matter in land administration for securing a
person’s right on land and building to realize orderliness of land administration.
Land administration orderliness can be realized when the land administration
service is improved. The problem statement in this thesis was that why National
Land Agency (or BPN) publiched legal policy Number 5/SE/IV/2013 about
Registration of Land Owning Right or Registration of Land Owning Right
Switchover related to the Exercise of Act Number 28 in 2009 about Regional
Taxation and Retribution, and how did the implication of this National Land
Agency’s legal policy.
This research used normative and empirical jurisdiction approaches. The
normative jurisdiction approach used materials from primary law, secondary law,
and tertiary law related to the Legal policy of National Land Agency in
registration of land owning right switchover related to fee payment of BPHTB.
The empirical jurisdiction approach was used to conduct study in four
District/Municipal Land Offices in Lampung province.
The results showed that the legal policy of National Land Agency in improving
service speed in land administration by publishing Official Letter of National
Land Agency Number 5/SE/IV/2013 about registration of land owning right or
registration of land owning right switchover related to exercise of Act Number 28
in 2009 about regional taxation and retribution. This legal policy of National Land
Agency did not require validation process or examination of evidence or invoice
of BPHTB payment to Regional Income Office (Dispenda) with a purpose to
make the registration easier. This policy was published as a response to public
complaint on BPHTB that consumed a lot of time so that it hampered process of
certificate of land owning right switchover issuance.
The researcher recommends government to publish a binding regulation between
National Land Agency and District/Municipal governments about the exercise of
registration of land owning right switchover related to BPHTB payment and
Regional Income Office (Dispenda) should make a standard procedure on the
BPHTB taxation.
Keywords
: Registration, Land, Right
Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting dalam pengadministrasian tanah guna untuk
mengamankan hak-hak seseorang atas tanah dan demi terwujudnya ketertiban administrasi
pertanahan. Ketertiban dalam keadministrasian pertanahan tersebut dapat terwujud apabila dalam
pelayanannya tercipta peningkatan pelayanan pertanahan. Permasalahan dalam tesis ini adalah
Mengapa diterbitkannya Kebijakan Hukum BPN Nomor : 5/SE/IV/2013, tentang Pendaftaran
Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
bagaimanakah implikasi Kebijakan BPN tersebut.
Metode pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis
normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif menggunakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Kebijakan
Hukum BPN dalam pendaftaran peralihan hak berkaitan dengan pembayaran BPHTB.
Pendekatan secara yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pada empat Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil penelitian, Kebijakan Hukum BPN dalam meningkatkan percepatan pelayanan
dibidang pertanahan adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran BPN Nomor. 5/SE/IV/2013
tentang pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah terkait dengan
pelaksanann Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Kebijakan hukum BPN tersebut tidak mempersyaratkannya proses validasi atau pengecekan
tanda bukti setoran pembayaran BPHTB kepada Dispenda dengan maksud agar pelayanan di
bidang pertanahan tidak terhambat karena dipersyaratkan pengecekan tanda bukti setoran
pembayaran BPHTB pada kegiatan Pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak
atas tanah. Hal ini dikarenakan keluhan dari masyarakat mengenai BPHTB yang memakan waktu
lama, sehingga menghambat proses penerbitan sertipikat peralihan hak atas tanah.
Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengikat
antara BPN dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pendafataran peralihan
hak atas tanah yang berkaitan dengan pembayaran BPHTB dan kepada Dispenda harus membuat
standar baku dalam pengenaan pajak BPHTB.
Kata kunci : Pendaftaran, tanah, hak1222011048 ANOF FRIANZAH