Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T19:22:38ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-08-10T03:12:42Z2016-08-10T03:12:42Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23367This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/233672016-08-10T03:12:42ZSISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT PADA
PERGUDANGAN SEMEN DI KOTA BANDAR LAMPUNGUpah adalah salah satu komponen terpenting dalam hubungan kerja. Hal tersebut
dikarenakan upah adalah bagian dari hak buruh yang sangat vital. Buruh merasa
dirugikan dengan pengupahan yang ada di perusahaan pergudangan semen di kota
Bandar lampung di karenakan tidak sesuainya pengupahan dari apa yang sudah
disepakati bersama. Permasalahannya adalah bagaimanakah sistem pengupahan
buruh bongkar muat pada pergudangan semen di Kota Bandar Lampung dan
bagaimana perlindungan buruh bongkar muat pada pergudangan semen di Kota
Bandar Lampung.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data
primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sistem pengupahan buruh bongkar
muat pada pergudangan semen di Kota Bandar Lampung mengalami kesalahan
sistem pengupahan dikarenakan pertentangan sumber hukum perburuhan.
Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.
G/627/III.05/HK/2015 Tentang Penetapan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat
Barang Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi
Lampung 2016, sebagai peraturan sistem pengupahan buruh bongkar muat. Dalam
SK tersebut sistem pengupahan menggunakan sistem upah satuan unit (per zak
semen). Padahal, realitanya kebiasaan sistem pengupahan yang terjadi di dalam
buruh bongkar muat menggunakan sistem upah borongan. Perlindungan Buruh
Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen di Kota Bandar Lampung tidak di-cover
oleh UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga selalu terjadi
konflik mengenai kepentingan hak, dalam hal ini upah yang selalu tidak sesuai.
Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah: Pemerintah
harus cermat memahami sumber hukum perburuhan. Bahwasanya sumber hukum
perburuhan yaitu: (1) Perundang-Undangan, (2) Kebiasaan, (3) Keputusan, (4)
Traktat, (5) Perjanjian. Artinya, Keputusan yang dikeluarkan pemerintah harus
melihat sumber hukum yang ada diatasnya, yaitu Perundang-Undangan dan
Kebiasaan. Pemerintah mengeluarkan Keputusan pengupahan dengan perhitungan
berdasarkan satuan atau zak. Sedangkan Kebiasaan yang terjadi di pergudangan
semen yaitu menggunakan sistem perhitungan berdasarkan borongan. Oleh sebab
itu terjadi perbedaan perhitungan upah yang menyebabkan buruh menggugat perselisihan hak tersebut.
Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Buruh Bongkar Muat, Pergudangan Semen Kota Bandar Lampung
WAGES SYSTEM OF UNLOADING WORKER AT CEMENT
WAREHOUSE IN BANDAR LAMPUNG
Wages are one of the most important components of the employment relationship.
That is because the wages are part of the workers' rights. Workers feel
disadvantaged with remuneration in cement warehousing company in Bandar
Lampung, because of the incompatibility of remuneration that has been agreed.
The issue of the study is how the wage system of unloading workers in cement
warehouse in Bandar Lampung and how the protection of unloading workers the
cement warehouse in the city of Bandar Lampung.
This research used empirical and jurisdiction approaches by using primary and
secondary data coming from literary study and fiels. Data were analyzed
qualitatively.
The result of this research is, the system of wage labor in the warehouse
unloading cement in Bandar Lampung experienced wage system fault due to
opposition sources of labor law. Lampung Governor Decree Number G / 627 /
III.05 / HK / 2015 about Wage Rate Determination of Unloading Worker Sorting
Goods Sector, Warehousing and Shops and markets in Lampung Province in
2016, as the regulatory systems of remuneration of unloading workers. In the
decree wage system uses wage system unit (per sack of cement). In fact, the
reality habits wage system that occurs in the unloading workers use piece rate
systems. Labour Protection Warehousing Stevedoring On Cement in Bandar
Lampung not be covered by the Constitution Number 13 in 2003 about
Employment. So it is always a conflict of interest regarding the rights, in this case
the reward is always inappropriate.
There are some advices for this research: the Government must be careful to
understand the sources of labor law. That the source of labor law, namely: (1)
Legislation, (2) habits, (3) Decision, (4) of the Treaty, (5) Agreements. That is,
the government issued Decree should see the source above the existing law,
namely the Legislation and Practices. The Government issued Decree wage by
calculation based on the unit or sack. While habits that occurred in warehousing
cement which uses a system of calculation based on the contract. Therefore, there
is a difference calculation of wages cause workers to sue dispute rights.
Keyword: wage system, the loading and unloading worker, cement warehouse1212011049 ARIEF TRIWIBOWOariefbowo49@gmail.com