Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T12:18:06ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2017-08-25T03:42:32Z2017-08-25T03:42:32Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28152This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/281522017-08-25T03:42:32ZPENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN
SMA/SMK SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSIPengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas
Pendidikan Kota/Kabupaten ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini merujuk pada
amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-
Undang tersebut Pasal 12 ayat (1) dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan
empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.
Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam pengembalian kewenangan ini Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung
telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak
bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak
itu meliputi insfrastruktur dan sarana prasarananya. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu
membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan
akan mengurus perkara administratif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi
sekolah SMA/SMK yang kewenangan nya sudah dialihakan dari kabupaten/kota ke
Pemerintah Provinsi.
Faktor penghambat dari pengembalian kewenangan ini adalah: luas wilayah dan rentan
kendali masih terbatas, masing- masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang
kondisi real di lapangan, jumlah PNS dikabupaten masih sangat terbatas, dan tidak diiringi
anggaran dari pusat ke provinsi.
Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah) harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya
fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan.
Kata Kunci: Pengembalian Kewenangan, Pendataan Aset, Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD)
RETURNING THE AUTHORITY OF HIGH SCHOOL/VOCATIONAL
SCHOOL MANAGEMENT FROM DISCTRICT/CITY EDUCATION
DEPARTMENT TO PROVINCIAL EDUCATION DEPARTMENT
By
Dedy Ernadi
The process of returning the authority of high school or its equivalent from the
Department of Education and Cultural Affairs of city/district to the Department of
Education and Cultural Affairs of provincial level as in line with the mandate of
Law No. 23/2014 on Regional Government. In the aforementioned Act Article 12
paragraph (1), it was mentioned about the distribution of government affairs
between the central, provincial and district/city government.
This research used normative and empirical approach. The data sources from this
research consisted of primary data, secondary data, and tertiary data. The data
analysis was done by means of qualitative descriptive method.
The results showed that, in the returning process of the authority, the Department
of Education and Cultural Affairs of Lampung Province along with the Bureau of
Equipment of Lampung Province, in relation to the delegation of the authority of
high school/vocational school level has formed five Regional Technical
Implementation Unit (UPTDs) in five areas for the smooth process of delegation
of the authority and to manage school administration, teachers, teachers
certification, or school acreditation affairs which have been diverted from
district/city government to provincial government. The inhibiting factors of
returning the authority, included: the area and the vulnerable control were still
limited, each district/city was differ in the field conditions, the inadequate number
of civil servants in the district level, and there was no budget allocation from
central government to provincial level.
The efforts of the Department of Education and Cultural Affairs of Lampung
Province with the establishment of UPTDs should be supported by the district/city
government, so that the functional objectives of the implementation of returning
the authority would run faster.
Keywords: Returning Authority, Asset Collections, Regional Technical
Implementation Unit (UPTD)1212011085 DEDY ERNADIdedyernadi@yahoo.com