Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T17:15:41ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-04-28T02:19:40Z2015-04-28T02:19:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9265This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92652015-04-28T02:19:40ZPEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (DISABILITAS TUNA NETRA)ABSTRAK
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana implementasi dari
hak politik dari pemilih disabilitas khususnya di Kota Bandar Lampung dimulai
dari pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu terakhir, Juli 2014. Metode
penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan
analisis peraturan hukum yang mengatur dan dicocokan dengan implementasi,
sehingga menghasilkan kesimpulan dari apa yang terjadi pada keadaan nyata
melalui perbandingan antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan. Hasil
penelitian terhadap pemilu yang terjadi di Indonesia, pemilih disabilitas masih
belum mendapat kepastian hukum terkait pemberian hak politik disabilitas.
Berdasarkan penelitian, Indonesia sendiri masih belum mempunyai data pasti
pemilih disabilitas, sehingga menjadi salah satu penghambat untuk memberikan
pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas. Kurangnya fasilitas yang
disediakan selama pemungutan suara juga menjadi penyebab tidak maksimalnya
pemilih disabilitas untuk melaksanakan haknya.
Kata Kunci: Hak Politik, Pemilu, Disabilitas
ABSTRACT
The aims of the researched is to elaborate the implementation of political rights of
persons with disability in Bandar Lampung from the first election in 1955 until
the last election in July 2014. Combination of legal analysis and empirical
approach are used in this research. The research found that persons with
disability have not been yet guaranted for its rights on choosing represetation.
Beside that, the research also found that the country doesn’t have a valid data on
disability persons, thus resulting on the protection of political rights. At least, the
lack of faults contribute to the implementation of political rights for disability
persons.
Key words: Political Rights, Disability Persons, Election1112011121 ELSHA VENCA INDITTAelsha.amindjojo@yahoo.com