Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T05:20:29ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-01-08T08:00:59Z2016-01-08T08:00:59Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16786This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/167862016-01-08T08:00:59ZANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR
TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002Kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya menurut Surat Keputusan
Menteri Perdagangan No.642 Tahun 2002 pada dasarnya merupakan perubahan
lampiran I nomor urut 108 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
230/MPP/kep/7/1997. Sebelumnya terdapat ketentuan bahwa pakaian bekas
dilarang untuk diimport hanyalah barang yang tergolong limbah, namun dengan
peraturan baru pakaian bekas import termasuk pada barang yang dilarang tata
niaga importnya dalam bentuk apapun. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan
pertimbangan bahwa pakaian bekas import dianggap merendahkan harkat
martabat bangsa Indonesia, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari
pengaruh negatif pasar global, serta upaya untuk mencegah penularan penyakit
berbahaya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses implementasi
kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea
dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van
Horn.
Esha Enanda
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan barang yang diatur
tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung
dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak berjalan. Analisis
implementasi pada penelitian ini didasarkan pada 6 indikator. Pada indikator
pertama, tujuan dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat
sehingga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan. Pada
indikator kedua, secara umum memiliki kualitas cukup baik namun kompetensi
implementator kebijakan pada dua instansi masih belum sesuai dengan disiplin
ilmu yang diperlukan sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak
berjalan. Pada indikator ketiga, implementator kebijakan belum sepenuhnya
mampu mencerminkan karakteristik radikal, keras, dan tegas pada sanksi hukum
sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan.
Pada indikator keempat, kebijakan dinilai tidak menyentuh kebutuhan, keinginan,
atau permasalahan yang dihadapi Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas
perdagangan Kota Bandar Lampung sehingga mempengaruhi sikap/kecendrungan
pelaksana kebijakan di lapangan yang mengakibatkan implementasi kebijakan
tidak berjalan. Pada indikator kelima, koordinasi yang dibangun tidak efektif
dikarenakan tidak adanya komitmen yang kuat sehingga mengakibatkan
implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator keenam, lingkungan
ekonomi, sosial, dan politik dinilai belum kondusif sehingga mengakibatkan
implementasi kebijakan tidak berjalan.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Barang Yang Diatur Tata Niaga
Importnya
ANALYSIS OF GOODS POLICY IMPLEMENTATION REGULATED ITS
IMPORT TRADE SYSTEM ACCORDING TO DECREE OF
TRADE MINISTER NO. 642 2002
By
Esha Enanda
The Goods policy which Regulated trade system of its import according to Trade
Minister Decree No. 642 of 2002 is basically a change of an attachment I with
serial number 108 of Trade Minister Decree No. 230/MPP/kep/7/1997 which
originally had a provision that used clothing imported is waste classified. It is
stated as no longer valid and used clothing imported as prohibited goods
classified, including the trading system of import in any form. This policy is
determined based on the consideration that the used clothing import deemed
degrading the dignity of the Indonesian nation, protect the interests of the national
economy from the negative effects of the global market, and preventing the
transmission of dangerous diseases.
The aim of this research was to find out the policy implementation process of
goods which regulated the trade system of its import at the Directorate General of
Customs and Excise of lampung and Bandar Lampung Trading Department. The
method used in this research was a qualitative research.
Esha Enanda
The results showed that the implementation of goods policy regulated the trade
system of its import at the Directorate General of Customs and Excise and trading
department of Bandar Lampung did not run. Implementation analysis in this
research was based on six indicators. The first indicator, the objective was not
considered appropriate to the situation and condition of the people, causing the
implementation of the policy did not run. The second indicators, generally have a
fairly good quality but the policy implementer competence for two agencies were
still not in accordance with the necessary disciplines, resulting policy
implementation did not run. The third indicator implementing agency,
implementer of the policy had not been fully able to reflect the characteristics of a
radical, hard and firm on legal sanctions, resulting policy implementation did not
run.
The fourth indicator / tendency implementers, policy judged did not touch the
needs, desires, or problems to be faced by the Directorate General of Customs and
Excise and Bandar Lampung trading Department that affecting the attitude/
tendency implementing policies on the field that resulted the policy
implementation did not run. The fifth indicators inter-organizational
communication, coordination built ineffective due to the absence of a strong
commitment resulting policy implementation did not run. The sixth indicators,
social, and political considered did not conducive, resulting policy
implementation did not run.
Keywords: Implementation, Policy, Goods regulated trade system of its import.0916021044 Esha Enanda