Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T09:56:25ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-06-30T04:08:30Z2015-06-30T04:08:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10605This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/106052015-06-30T04:08:30ZKEDUDUKAN SERIKAT BURUH DALAM MENETAPKAN UPAH
MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNGABSTRAK
Serikat buruh adalah suatu wadah untuk memperjuangkan hak dan kewajiban
buruh yang selama ini dikesampingkan oleh perusahaan. Dalam pengaturan upah
minimum kota ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dengan usulan dari
Walikota.Untuk meringankan tugas Gubernur maka dengan ini dibentuklah dewan
pengupahan dengan tujuan untuk merumuskan konsep Upah Minimum Kota yang
terdiri dari perwakilan serikat buruh, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO). Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
(1) Bagaimana kedudukan Serikat Buruh dalam menetapkan Upah Minimum di
kota Bandar Lampung ? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat serikat
buruh dalam menetapan Upah Minimum Kota Bandar Lampung ?
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Data
yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Setelah data
didapat, selanjutnya data diolah dengan cara editing, klasifikasi data, dan
sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan antara Serikat
buruh, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam keanggotaan Dewan
Pengupahan adalah sama dalam posisi mewakili anggotanya yaitu sebagai
penengah atau penetral dan pengatur apabila terjadi perdebatan dalam
perundingan penetapan upah minimum. Faktor yang menjadi penghambat Serikat
Buruh dalam menetapkan upah minimum adalah kemampuan perusahaan yang
dianggap sama oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan membuat serikat buruh menganggap bahwa semua perusahaan
mampu untuk membayarkan upah minimum sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Saran dalam penelitian ini ialah Serikat Buruh harus lebih tegas dalam
memberikan masukan untuk memperjuangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
secara tepat karena kedudukannya dalam Dewan Pengupahan adalah sama untuk
mewakili anggotanya masing-masing untuk memperoleh keputusan seadil-adilnya
tanpa merugikan salah satu pihak serta Dewan Pengupahan baik itu Serikat Buruh,
Pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia agar bisa memahami dan
Hayyuni Arwan
memantau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan upah
karena masih ada peraturan yang merugikan salah satu pihak baik itu pengusaha
maupun tenaga kerjanya sehingga dapat menimbulkan miss komunikasi antara
pengusaha dan tenaga kerja dalam penentuan penetapan upah minimal.
Kata Kunci: Kedudukan, Serikat Buruh, Penetapan Upah Minimum
ABSTRACT
A Labour Union is a media for the fight for the rights and obligations of laborers all this time
ruled out by the company. In determine the minimum wage the city, established by decree of
the Governor with a proposal from the Mayor. To ease the task of the Governor then it is
hereby established Wage Council with the aim to formulate the concept wage minimum of
city that consists of representatives of trade unions, Government and Indonesian businessman
association (APINDO). Problems examined in this study is (1) How is the position of the
unions labor when setting minimum wage in the city of Bandar Lampung? (2) What which
become resistor factor the trade union in determine minimum wage Bandar Lampung ?
In the research process, researchers using empirical normative approach. Data used in the
study are primary data and secondary data consists of primary legal materials, secondary
legal law, and tertiary legal materials. The collection of data through literature review and
field study. After data is acquired, hereafter data processed by way of editing, data
classification, and systematization of data which is then analyzed by descriptive qualitative.
Results of research and discussion shows that the position of the labor unions, the
government and the Indonesian Employers Association in the Wage Council membership is
the same in a position to represent the members as a mediator or neutralizing if there is
debate in the negotiations in determine of minimum wage. Factor which become inhibiting
the Labour Union in setting the minimum wage is the ability of a company that is considered
the same by Law No. 13 of 2003 on Labor made the labor union considers that all companies
can afford to pay the minimum wage in accordance with the government provision.
Suggestions in this study is that Trade Unions should be more assertive in providing input to
fight for Living Needs (KHL) appropriately, because his position in the Wages Council is
same to represent it’s members each to obtain the fairest decision without adverse to either
party and Wage Council both labor unions, the Government as well the Association of
Indonesian Employers in order to understand and monitor the rules of legislation that became
the basis for setting wages because there still are rules of legislation that harm one of the
parties both employers as well of its workforce that may cause a miss communication
between employers and workers in the determination of minimum wage fixing.
Keywords: Status, the labour unions, determination the Minimum Wage1112011168 HAYYUNI ARWANayu.hayyuni@yahoo.com